Perubahan kurikulum mengacu kepada perubahan hal-hal mendasarnya. Misalnya dasar filosofi semisal perubahan dasar negara atau filsafat pendidikan. Manakala yang ‘ditukar’ atau ‘diganti’ bukan landasan dasar dibahasakan inovasi alias pembaharuan kurikulum. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, KTSP, lebih kepada perbaikan atau penyempurnaan kurikulum.

Begitulah. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bersifat piloting banyak pihak tidak memaknai tajam. KBK berlanjut kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bagi yang sinis diplesetkan menjadi “Kurikulum Terserah Suka-suka Pian”. Alias suka-suka guru.

Ya, itulah inti KTSP. Terserah guru, suka-suka guru dalam pengembangannya. Dengan diberlakukan KTSP berarti tidak ada lagi istilah Kurikulum Nasional alias kurikulum sentralistik. Dalam KTSP, guru adalah ‘penentu’, gurulah pengembang kurikulum. Kita sampai kepada prinsip keberagamam kurikulum; kurikulum dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan tidak lagi sekadar pelaksana doang.

Implikasinya, setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum. Kita tidak akan mengenal lagi Kurikulum 2008, tetapi kurikulum satuan pendidikan. Misalnya, Kurikulum SMPN 1 Banjarbaru tahun 2009. Ketika tahun 2010 diperbaharui, ya menjadi Kurikulum SMPN 1 Banjarbaru 2010.

Dengan demikian, karena setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dan perangkatnya, sistem copy paste, duplikasi program satuan pendidikan lain, dan seteresnya tidak dimungkin kan lagi. Kenapa? Setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik sendiri. Tuntutannya, setiap sekolah mengembangkan kurikulum dan setiap guru mengembangkan pembelajaran masing-masing.

Bahkan, jangankan pada dataran satuan pendidikan, pada setiap pembelajaran setiap guru ‘wajib’ mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pengembangan RPP borongan tidak dimungkinkan lagi. Bila pada satu sekolah terdapat kelas paralel, lebih afdol pada setiap kelas disusun RPP berdasarkan karateristik peserta didik. Prinsip diversifikasi kurikulum diterapkan.

Inovasi kurikulum, dalam hal ini KTSP, berarti menerapkan prinsip desentralisasi kurikulum dan praktik pendidikan. Dengan kata lain, manajemen berbasik sekolah tidak lagi menjadi sekadar dongeng, tetapi diaplikasikan. Sekolah, haruslah ‘kuat’ dalam arti mampu mengembangkan berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan (sekolah).

Dalam bahasa yang lebih keras, saatnya sekolah mengembangkan diri dengan kekuatan sendiri, bukan ‘menyusu’ kepada instansi yang ditempatkan sebagai ‘atasan’. Guru profesional adalah guru yang mampu memenuhi tugas profesional dengan mandiri. Setidaknya, tidak berprilaku ‘sesuai petunjuk’ atau begitu menurut atasan. Acuan paling afdol adalah: Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Akan menjadi hal memprihatinkan kalau sekolah (guru) tidak memahami produki undang-undang dan aturan penggenapnya yang menjadi acuan bagi pengembangkan tugas profesional. Saatnya menghindar dari … menurut … atau … katanya …

KTSP adalah pemberian wewenang dominan bagi satuan pendidikan dan guru memajukan pendidikan berbasik karateristik sekolah, peserta didik, dan lingkungan. Satuan pendidikan, misalnya, dalam pengembangan kurikulum mengacu SNP bekerja sama dengan stkeholder berdasarkan karateristik setempat. Bukan, sekadar meadopsi atau mendaptasi produk satuan pendidikan lain. Kalau pada awal, bolehlah. Tetapi, pada akhirnya memproduksi sendiri.

Inovasi kurikulum dalam kaitan KTSP menuntut kesiapan satuan pendidikan (guru) dari hulu sampai ke hilir. Sembari mengumandangkan: Selamat tinggal kopi paste, selamat tinggal … menurut pejabat anu atau katanya Si Anu. KTSP: Kurikulum Terserah Suka-suka Pian, wahai para guru.

Bagaimana menurut Sampeyan?

Hotel Pita Giri, Jakarta, 11 Maret 2009.

http://webersis.com/2009/03/11/ktsp-kurikulum-terserah-suka-pian/

Oleb Suyanto

A. Pendabuluan

Pros~s globalisasi di semua lini kehidupan manusia tidak akan pernah ada satupun kekuatan yang mampu rnencegahnya. Oleh karena itu pada aldiirnya batas-batas negara secara geogra~is menjadi tidak penting, dan bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi dilihat dan kelLtar nasuknya suatu informasi, pengetahuan, dan teknologi yang mampu mempengaruhi kehkhipan global rnanusia secara individu maupun kelornpok. Pada akhirnya konsep negara bangsa menjadi tidak penting lagi, karena seeara empirik suatu bangsa tidak akan niampu mengisolasi negara dan pemenintahannya dan pengaruh-pengaruh kehidupan global.

PrQses pendidikan merupakan upaya sadar nianusia yang tidak pernab ada hentinya. Se.bab jika manusia berhenti melakukan pendidikan sulit dibayan~kan apa yang akan terjadi pada sistern peradaban dan budayanya. Sejak zaman batu saxnpai zaman modern,, seperti saat irii, proses pendidikan manusia tetap bezjalan meskipun tidak harus terjadi dalam bentuk yang ą~rinal di jenjang p~rsekolahan. Karena proses pendidikan hams berjalan sampai kaparipun~ suatu hangsa akhirnva membangun sebuah sisten~ pendidikan bagi bangsa itu sendiri. Sistern pendidikan yang dibangun itu akhirnya penn disesuaikan dengan tun~tttan jarnannya agar pendidikan dapat rn~ngbasilkan outcome yang re~evan dengan t~.mtutan janlan. Oleh karena itu sistem dan praksis pendidikan kita ,juga harus relevan dengan tuntutan

kualitas global. Itulah sebenarnya rnerijadi persoalan besar bagi pendidikan kita menghadapi glohalisasi dunia.

Kita sehagai ban~sa telah juga memiliki sebuah sistem pendidikan~ Bahkan sistem itu telah dikokohkan dengan adanya UU No.2 tahun 1989. Persoalannya sekarang ialah apakah sistem pendidikan yang ada sat mi telah efektit7 untuk mendidik bangsa Indonesia rneujadi bangsa yang modem, memiliki kemarnpuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain? Jawabnya tentu saja belum. Berbicara kemarnpuan kita sebagai bangsa, narnpaknya kita belum slap benar m.enghadapi persaingan global di abad 21. Tenaga ahli kita belum cukup ineinadai untuk bersaing di tingkat global dunia. Dilihat dan pendidikannya. angkatan keija kita sungguh sangat rnempribatinkan juga. Sebagian b~s~ix angkatan kerja (53%) tidak berpendididkan, Me.reka yang hanya berpen-didikan dasar sebanyak 34%; Mereka yang berpendidikan menengal-i Ii %, dan yang telah berpendidikan tinggi (universitas) hanya 2 %. Padahal tuntutan dan dLinia keija ~ada akhir peznbangunan jangka panjang U nanti rnengharuskan angkatan kerja kita hcrpendidikan: 11% saja yang tidak berpendidikan; 520/o berpendidikan dasar; 32 % berpen-didikanmenengah; dan 5% dart angkatan keija harus telab berpendidikan universitas ~Boediono, 1997: 82).

Bidang pendidikan memang menjadi tumpuan harapan bagi. peningkatan kualitas Sumber Oaya Manusia (SDM) Indonesia untuk mengbadapi proses glohalisasi di harnpir semua aspek kehklupan. Meskipun demikian sistem pendidikan. kita masih meLahirkan mismatch yang luar biasa terhadap tuntutan dunia kerja bak secara nasional, rnaupun regional. Kondisi seperti mi juga berarti bahwa daya saing kita secara global arnat rendah. Padahal tugas utama pendidikan nasional kita ialah melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang berstandar global.

Kualitas Sumber Daya Manusia (5DM) kita masih rendah. 0kb sebab itu sebenarnya kita patu.t khawatin tenhadap kernampuan bersaing 5DM. kita dalam era globalisasi pada rnilenium ketiga nanti. Menurut data yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDI’)

yang diberi judtil: Human Development Report 1996, sungguh kualiatas 5DM kita berada pada posisi yang rnemprihatinkan. Laporan UN))? ittt memuat angka indeks kualitas SDM ~Human Development Index’-HD~ dad 174 negara di dunia. Sangat inengejutkan~ dan rnem-prihatinkan, bahwa Indonesia beracla pada peringkat Ice 102. Hal hi dapat dibayangkan betapa rendalmya daya saing 5DM Indonesia tintuk mem-penoleh posisi ketja yang baik dalarn era global abad 21. Pada tahun 1996, daya saing bangsa Indonesia tercatat pada urutan yang relatif rendah, ke 41. Saat in!, daya saing bangsa Lndonesia team lebihjelek lagi. Hal mi terjadi sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang sanipai saat mi kita tidak pernah tahu kapan knisis ftu akan berakhir.

l3eberapa negara tetangga kita sesarna anggota A SEAN, peningkat HDI-nya dapat saya kutipkan sehagal benikut: Singapore honda pada peringkat 34; Brunai Darussalatn 36; Thailand 52; dan Malaysia berada pada peninglcat 53. Jadi, dalam bandingan tingkat negionalpun, kualitas 5DM [ndonesia sungguh masih sangat rendab. 2[nilab rnasalah serius yang harus dihadapi okh dunia pendidikan kita

A. IPendidiknn Nasional Masa Orde Baru

Selama tiga dekade, memang benar Orde Barn telah membangun sektor pendidikan dengan metode dan earanya sendiri. Metode yang digunakan itu rnenghasilkan keputusan yang pada awal pernerintaban Orde Barn, sektor pe~ndidikan tidak menjadi unggulan dan prioritas bagi kebijakan

nasionai dalarn mcningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang paling diprioritaskan pada era C)rde Baru ialah rnenThangtrn ekononil dengan filsafat “kapitalisrne” rnallu-rnalu. Dengan semangat itu akhirnya pemerintah sangat mornentingkan upaya untuk memperbesar “kueh nasional” tanpa niemperhatikan pernerataan. Persoalan pemerataan dijanjikan dengan menQafldalkan pada mekanisme ototnatis, yang secara konseprnal biasa disebutnya dengan trickle down qj/ect. Kenyataannya mekanistne itu tidak pernah terjadi, dan eelakanya, pendidikan sudah terlanjur tidak menjadi ttnggulan kebijakan dalatn rnernbangun hangsa tnt. Akibatnya, 8DM kita saat ml sangat tertinggal, dan krisis ekonomi tak terhindarkan terjadi.

Bairn Orde Baru yang otoriter tetah nielahirkan sistetn pendidikan yang tidak marnpn rneiakukan pernherdayaan masyaralcat secara efektif, meskipun secara kuantitatit’ raini tnt rnornang telah rnarnpu rnenunjukkan prestasinya yang cukt:p baik di bidang pendidilcan. Kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif narnpak kita rasakan selarna Orde Bartt bcrkuasa.

Sebagai coritoh, data statistik yang dikernukakan oleh Abbas (1999: 1) rnenui~jukkan bahwa junilah tnudd pada tingkat SD meningkat dart 13.023.000 pada tahun 1967/1968 nienjadi 29.239.238 dalarn tahun

1997/1998, atau telah terjadi peningkatan sebesar 224~50%. Oalam periode yang swim, pada tingkat SLIP nmtrid telah rneningkat dad 1.000.000 rnenjadi 9.227.891 atau ter-jadi peningkatan sebesar 902,30%. Demikian piņa pada tingkat SLTA, pendaflaran telah rneningkat dart 500.000 menjadi 4.932.083 atau men-ingkat sekitar 1. 000%. Peningkatan yang terjadi diperoleh pada tingkat universitas., dalain periode yang sana, mahasiswa telah rneningkat dart 230.000 rnenjadi 2.703.896 atau rneningkat menjadi 1.176%.

Narntm dernikian, pernberdayaan nmsyarakat secara luas, sebagai vermin dad keberbasilan tat, tidak pernah terjadi. Mengapa demikian 7

Karena Orde baru setelah iima tahun pertarna berkuasa~ secara sisternatik, telah. rnernpersiapkan skeii.ario pemerintahan yang n~einiliki visi dan mist utaina: melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibat.nya. sistem pcndidikan., kemudian diadikan saiah satu instrumen untuk tuenc.iptkan safety net bagi pelestarian kekuasaan. Visi dan mist pelestarian kekuasaan ittt melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket.

Eenomena yang digarnbackan tersebut dapat dilihat. dan indikatorindikator, dipaksakannya NK.K-BKK pada tahun 1970-an sebagai gantinya sistem Dewan Mahasiswa di perguruan tinggi, sistem eva1uas~ yang dipusatkan yang sangat mendewakan NEM (Nilai Ebtanas Murni), dan sebagainya. Semua metoda tat akhirnya mernbawa kita pada budaya kualitas semu, dan budaya kualitas pura-pura. Keadaan mi sungguh tidak sesuai dengan persyaratan kualitas di era globalisasi. Sistem yang demikian itu pada akhimya juga tldak mampu niengcrnbangkan kreativitas para pese.rta didik di hampir semua jenjang pendidikan. Padahal kreati’vitas adalah unsur yang sangat penting bagi modal dasar kehidupan setiap rnanusia.

B. Tantangan di Era Global

Di era global seperti sat mi dan rnasa yang akan datang, penguasaan teknologi inforrnasi rnenjadi saxigat penting bagi eksistensi suatu bangsa. OIeh karena itu, dilihat dart aspek pendidikan. era global akan berdaxnpak pada eepat usangnya hardware dan sqftware bidang pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan harus diberdayakan setiap saat. hli semua menufltut ad anya. political will yang kuat dart pemenintah. Konsekuensinya pendidikan harus digunakan sebagat investasi bagi pencapaian peningkatan kualitas outcome pendidikan nasional.

Tantangannya ialah, apakah pemerintah bersedia~, dengan penuh kesadaran, meiakukau investasi dalam sektor pendidikan? Hal mi perlLt dipertanyakan karena investasi di bidang pendidikan tidak hersifat quick yield dan dengan demikian biasanya tidak menarik untulc dilakukan oleh pemerintahan negara-negara yang sedang berkernbang. Kasus peluneuran Sputnik oleh Uni Soviet pada taliun 1957, dapat dijadikan contoh betapa lainanya Arnerika Serikat meiakukan investasi di bidang pendidikan untuk rnengejar ketertinggalanriya dengan Uni Soviet dalam rnerebut suprcrnasi tcknologi ruang luar angkasa. Setelah 20 tahun rnelakukan respon di bidang pendidikan, barula~h Arnerika berhasil mendaratkan orang di bulan setelah perneri.ntah federal menginvestasikan uang. dalam jumlah yang arnat besar untuk memberi inseiitif pada program-program pendidikan yang rnengarah pada perebutan supremasi teknot ogi ruang luar angkasa.

Dalam n’tenghadapi globalisasi,, kita masih memiliki kelemahan dilihat dan praksis pondidikan nasional kita. Pendidikan di semua jenjang, sampai saat ml, lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif seperti keoerdasan ernosionaI~~ yang kern udian untuk saat ml lebih dikenal dongan Emotional Thtelligeiwe (EQ)-bukarmya inteiige~we Quotient a~ sistem i~iilai (values system), sangat diterlantarkan. Bahkan praktek-praktek moral bernegara dan herbangsa yang terjadi daiam keseharian belum mencerminkan tingkat. xnoralitas yang tertinggi yang dapat dijadikan sebagai panutan yang bersit’at mendidik anak-anak bangsa mi. Tingkat rnoralitas yang tertinggi itu menurut Kohlberg (1976), berada pada tataran pasfConventional atau prindpled~ Tlngkat moral.itas yang sering dipraktekkan dalarn bexbangsa dan bernegara justru berada pada tataran yang paling tendah, yaitu pre-conventionat Tingkatan moral yang disebut pertama mendasarkan did pada nilai-nilai universal, sedangkan tingkatan moral yang

disebutkan berikutnya, pre-conventionat. rnendasarkan. did pada ka1kulas~ dan pertimbangan moral yang sangat sedevhana: reward-punishment ~Rolh1berg, 1976).

Dalarn skal.a yang amat mikro, proses pembelajaran di hampir semua jet~jang pendidikan hanya memusatkan perhatiannya pada kernampuan otak kin peserta didik, Sebaliknya kemampuan otak kanan kurang diturnbuhkembangkan, dan bahkan dapat juga dikatakan tak pernah dikembangkan secara Sisternatjs. K.ondisi itu semua menvebabkan pendidikan nasional hanya rnarnpu menghasilkan orang-orang yang tidak niandiri. tidak kreatif, tidak nierniliki self awareness, tidak tnampu berkomunikasi secara balk deugan lingkungan fisik dan sosial dalam komunitas kchidupannya. Akihatnya, dilihat dad tingkat pendidikan tinggi, pengangguran saijana yang seeara formal termasuk kelompok “terdidik” semakin meluas. Sebagai gambaran, berikut mi dapat dibandingkan kemampuan otak kanan versus kemampuan otak kid (Williams, l983)~

Left- Hemisphere Processing Right-Hemisphere Processing

Interested in component parts – Interested in wholes and gestalts -
detects features integrates component parts and
or anizes them into a whole
Analytical Relational, constructional, pattern
seekin
Sequential processing, serial Simultaneous processing,
rocessin’ rocessing in arallel
Tern oral S atial
Verbal – encoding and decoding
speech, mathematics, musical Visuo — spatial, musical
notation

Praksis pendidikan d.i tingkat Sekolah Dasar telah jauh menyitnpang dan pninsip children oriented~ Sehaliknya, proses pendidikan di tingkat SD lebih diwarnai oleh pdnsip~ subject matter oriented. Akibatnya pengembangan kepribaciian anak sejak dini terabaikan. Sentuhan seni dan budaya yang mampu mengembangkan keluhunan budi pekerti tak pernah disemaikan pada anak-anak di Sekolah Dasar. Anak-anak diberondong oleh informasi kognitif yang tidak relevan dengan kebutuhan dan tahap perkernbangan psikologis dan fisik anak. Jika kita meminjam istllah Paulo Freire (1972), praksis pendidikan pada Sekolah Dasar telah memenuhi karakteristik untuk disebut sebagai banking system of education, di mana sistem mi tidak mampu mcmbebaskan anak dan ketertindasan. Bahkan karaktenistik ml juga dapat diternui pada praksis pendidikan di SLTP, SMIJ, maupun Perguruan Tinggi.

Strategi penibangunan nasional yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak meiniliki kekokohan dalam menghadapi krisis secara global maupun regional. Hal mi terjadi aritara lain karena kurang adanya kebijakan pendidikan yang mengacu pada penyediaan kualitas sumber daya manusia yang memiiiki unggulan kompetitif dalarn skala global. Oleh karena itu, dalam membangun paradig~a barn sistern pendidikan abad 21, sektor pendidikan penn difungsikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan surnber daya manusia dan sumber daya bangsa agar memiliki unggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yan.g semakin global. Untuk kepentingan itu beberapa rnasukan kebijakan dalam rangka gerakan reformasi secara menyeluruh di bidang pendidikan perlu disampa~kan kepada pemerintah.

C. Rekonstruksi Pendidikan

Untuk rnernbangun paradmgma baru sistem pendmdikan nasional abad 21, agar memitiki relevansi dengan tuntutan era global, penienintah perlu dengan sadar rnengambil berbagai kebijakan reformatif secara substantif dalam bidang pendidikan. Kebijakan jut perk memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dmhadapi oleh bangsa ml. Oleh sebah itu perlu diternpuh berbagai Iangkah balk dalam bidang manajemcn. perencanaan, sarnpai pada praksis pendidikan di tingkat mikro. Benikut mni usulan saya mengenai Iangkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka memhangun paradigxna barn sistem pendidikan nasional abad 21 yang antara Lain meliputi:

I. Pendidikan Nasional hendaknya mcmi! iki vlsi yang berorientasi pada demokratisasi bant,gsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen rnasyarakat secara demokratis.

2. Pendidikan Nasional hendaknya niemiliki mism agar terempta partisipasm rnasyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas selurtxh komponen bangsa yang ada. dalatn rnasyarakat menjadi terdidik.

3. Substansi pendidikan dasar hendaloiya mengacu pada pengembangan potenst dan kreativitas siswa dalam totalitasnya. Oleh karena Ito tolok ukur keberhasilan pcndidikan dasar tidak sernata-mata hanya mengacu pada N7EM (Nilai Ebtanas Macni). Persoalan-persoalan yang terkait dengan paradigma banu rnengenai keberhasilan seseonang penn mendapatkan perhatian secara emplernentatif Paradigma Ito terkait dengan pengembangan aspek EQ (emotional intelligen cej.

4. Substansi pendidikan nasional di jenjang pendidmkan menengah, dan pendidikan tinggi hendaknya membuka kemungkinan untuk terjadinya pengemhangan individu secara vertikal dan honisontal. Pengembangan

veitika~ inengacu pada struktur keilrnuan, dan pengembangan horisontal rnengacu pada keterkaitan dan relevansi antar bidang keilmuan.

. Pendidikan tinggi hendaknya jangan sernata-inata h.anya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja, tctapi lebih jauh dan itu harus niemperkuat kemainpuan dasar mahasiswa yang rnernungkinkan baginya untuk herkernbang tebih jauh balk sebagai individu4 anggota niasyarakat,, rnaupun sebagai warga negara dalam konteks kehidupan yang global.

6. Pendid~kan tinggi hendaknva dise.lenggarakan dengan menggtmakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel, dan dinarnik agar m~mungkinkan bagi setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengaa potensinya masing-nlasing dan tuntutan ekstenial yang dihadapinya.

7. Pengembangan akademik di perguruan tinggi perlu in~rni1iki fleksibilitas yang tinggi agar teroipta kondisi persaingan akademik yang s~hat.

8. Pendidikan nasional hendaknya rnendapatkan propors~ alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang bororientasi pada peningkatan rnutu yang berkelanjutan, retevansi, eflsiensi~ dan pemerataan.

9. Pendidikan nasional perlu inengembangkan sistem pembelaaran yang egaliter, dan demokratik agar tidak terjadi pengelompokan dalam kelas belajar atas (tasar kemainpuan akademik.

10. Pengernbangan sekolah perlu menggunakan pendekatan community bosed education. Dalam model mi sekolah dikembangkan d~ngan mempcrb~ttikan budaya, dan potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

I I. Guru harus diberdayakan secara tersistem clengan melihat aspek-aspek:

a. kesej ahteraannya;

b. rekxutmen dan penernpatan;

c. pembinaan dan p~ngernhangan karier;

d. perlindungan profesi;

13. Untuk menjaga reievansi outcome pendidikan, perlu diimplementasikafl filsafat rekonstruksionistne dalam berbagai tingkat kebijakan dan praksis pendidikan. Dengan beorientasi pada fllsafat ml pendidikan akan marnpu merekonstruksi berbagai bentuk penyakit sosial, mental, dan moral yang ada dalam rnasyarakat, sehingga pada akhirnya akan dapat ditanamkan sikap-sikap toleransi etnis, rasial, agama, dan budaya kepada peserta didik dalam konteks kehidupan yang kosniopolit dan plural.

14. School based man agent ent penn dikembngkan dalarn kerangka desentralisasi atau devolusi pendidikan, agar lembaga-lemhaga pendidikan dapat rnempertahankan akuntabilitasnya terhadap stake bolder pendidmkan nasional.

1S~ ?erguruan tinggi perk dikembangkan berdasarkan prinsip-prinMp:

otononhi, accountability dan quality assurance. Deng.an pninsip hi pada akhimya perguruan tinggi harus rncmpertanggungjawabkan kiner-janya kepada masyarakat, orangtua, mahasiswa, maupun pemerintah.

16. IPerlu adanya peningkatan anggaran secara signiftkan, sehingga mencapai paling tidak 15% dart APBN yang sedang berjalan. Anggaran pendidikan di Indonesia sangat rendah~ sehingga tidak rnampu uatuk menduk’xng berbagai bentuk inovasi di bidang pendidikan.

17. Perk inenetapkan model rekrutmen pejabat pendidikan secara profesional, sehingga dapat diperoleh the right man in the right place, bukannya: the right man in the wrong place, atau bahkan kbih parah lagi: the wrong man in the wrong place.

18. Dalani rangka inemberdayakan masyarakat madani, pendidikan nasionat penlu mengadopsi dan mengadaptasikan empat pilar penting pendidikan yang telah dkumuskan oleh Unesco, yaitu: (dilanjutkan di halanian. 12)

Mokaiah untuk Tenw Pakar yang diseknggarakan ok/i .De wan Pertirnbangan Agung RI — 27/3/2000. 11

a) Learning to V now;

b) Learning to Do;

c) Learning to Live Together;

d) Learning to Be.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, H. (1999). Jalan tVfenuju Pembaruan Pendidikan: S’ebuah Pendekatan Pendidikan Fierda3arkan Kehutuhan Masvarakat. Jakarta:

Kantor Pembantu R.ektoi Bidang Akademik 1KW Jakarta,

Boediono (1997) Pendidikan dan Perubahan &sial .Ekonomi. Yogyakarta:

Aditya Media.

Freire, ~ (1972). Pedagogy of the Oppre.ssed Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Herder arid Herder.

l(ohlberg, U (1976). Moral Stages and Moralization: The Cognitive Developmental Approach. In Thomas Lickona, (Ed.), Moral developmern and Behavior.’ Theoiy, Research, and Social Issues. New York: Ho1t~ RineJ~art and Winston.

Patton, P. (1997). Emotional Intelligence In the H~rk Place.’ Bridging the G~p Between What W~ Know And What J~ Do. Singapore: SN~ Publishing Pte Ltd.

Williarnas, LV. (1983). Teaching jOr the Two-Sided Mind. Englewood Cliffs., New Jersey: Prentice-HaIl, inc.

ARTIKEL01

ARTIKEL02

ARTIKEL03

ARTIKEL04

Ada tiga hal permasalahan. bidang pendidikan yang sampai saat ini belum teratasi. Pertama, rendahnya tingkat sumber daya manusia Indonesia yang dibuktikan dengan data studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara atau data tahun 2001 menempati urutan ke 102 dari 162 negara. Kedua, cerminan sikap atau watak manusia Indonesia yang masih belum menampakkan sikap yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan rasa tanggung jawab (sikap kedewasaan). Ketiga, yang paling parah adalah minimnya keterampilan yang dimiliki, sehingga kemandirian dalam hal ekonomi setelah menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan kurang terwujud. Padahal salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memandirikan peserta didik khususnya dalam hal ekonomi. Dengan demikian dia mampu survive dalam kehidupannya yang akhirnya akan mempunyai kehormatan diri di tengah-tengah masyarakatnya. Sebab orang yang tidak mampu mandiri dalam hal ekonomi alias menganggur bukanlah orang yang mempunyai kehormatan diri.

Ketiga hal di atas, merupakan sasaran yang harus diwujudkan dalam pembangunan pendidikan melalui perspektif persekolahan. Kenyataannya ketiga hal tersebut sejak Indonesia merdeka sampai saat ini belum dapat diwujudkan secara optimal. Berangkat dari konteks ini, maka perspektif/kerangka persekolahan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan merupakan sesuatu prioritas yang harus dipikirkan dalam merencanakan formula reformasi pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan lembaga strategis di dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah mau tidak. mau menjadi pusat perhatian oleh seluruh elemen bangsa untuk dikaji kembali baik perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya. Hal ini, dikarenakan segala kebijakan di bidang pendidikan muara pelaksanaannya berada di sekolah, sehingga maju mundurnya kualitas pendidikan tergantung dari sejauhmana pengelolaan sekolah dilakukan baik yang menyangkut sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah, kurikulum, guru, dan lingkungan sekitarnya.

Di dalam pengelolaan sekolah bukan hanya guru dan kepala sekolah yang ikut andil. Akan tetapi, peranan para pejabat yang duduk di birokrasi pendidikanpun yang note bene arsitek pendidikan harus ikut bertanggungjawab jika terjadi kemunduran pendidikan. Keberhasilan para pejabat di birokrat bukan hanya diukur dari keberhasilan proyek yang dikelolanya dan bukan pula diukur dari ludesnya anggaran yang dikelola tepat waktu, tetapi yang lebih penting adalah sejauhmana kebijakan yang dikeluarkan. Dengan itu mempunya dampakdalam mengembangkan dan memajukansekolah yang wujudnyatanya adalah tercapainya ketiga indikator di atas. Dengan demikian, akan melahirkan anggota masyarakat yang berkualitas sebagai hasil pendidikan.

Pada dasarnya ketiga indikator di atas merupakan sari misi pendidikan yang tertulis dalam GBHN 1999 yang menyatakan bahwa misi pendidikan adalah untuk memperteguh akhlak/budi pekerti, bertanggung jawab, bermoral, kreatif/inovatif, berdisiplin, berwawasan kebangsan, cerdas, dan memiliki iptek serta memiliki keterampilan. Jika misi ini tercapai, maka SDM yang berkualitas akan terwujud, dan inilah idealisme pendidikan yang harus menjadi acuan reformasi pendidikan saat ini. Sebagai konsekuensinya adalah perlunya mereformasi pendidikan khususnya dalam kerangka persekolahan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah satuan pendidikan manakah yang harus direformasi agar misi ini dapat tercapai? Apakah sejak pendidikan dasar (SD plus SLTP), pendidikan menengah (SMU atau SMK), atau termasuk pendidikan tinggi? Jawabannya tentunya di setiap jenjang pendidikan harus melakukan reformasi baik reformasi pengelolaannya dalam artian manajemen sekolah dan juga reformasi terhadap oknum pengelolanya (subjek). Selain itu perlu juga kita angkat persoalan apakah setiap jenjang pendidikan harus mencapai ketiga misi itu? Jawabannya adalah setiap penyelesaian jenjang pebndidikan baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus mencapai ketiga hal tersebut sesuai dengan porsi masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, jika seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan karena sesuau hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian orang tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap/etika yang dapat diaplikasikan untuk bekerja atau menjadi seorang karyawan? Hal inilah salah satu yang perlu dikaji dalam membuatkonsep reformasi pendidikan. Sebab dewasa ini data anak yang putus sekolah baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah cukup besar, baik di pedesaan maupun di perkotaan dan semuanya tidak mampu mandiri secara ekonomi alias menganggur. Dan pada dasarnya tidak semua peserta didik akan dicetak menjadi sarjana. Oleh karena itu, perlu ada konsep pendidikan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan.

Produk pendidikan saat ini
Sampai saat ini kenyataan menunjukan bahwa secara umum tujuan dari masing-masing J’enjang pendidikan belum terwujud secara optomal. Hal ini terindikasi dari hal-hal berikut. Pertama, banyaknya pengangguran baik yang mengantongi ijazah pendidikan dasar sampai yang bergelar sarjana akibat minimnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga tidak layak jual baik dalam pasar domestik terlebih-lebih dalam pasar global. Kedua, rendahnya akhlak dan moral yang indikasinya adalah maraknya kasus seks dan narkoba serta tindak kekerasan di kalangan siswa atau mahasiswa, kurangnya etika sopan santun, lemahnya disiplin serta rasa tanggung jawab yang indikasinya adalah sulitnya diatur/ditertibkan, yang paling serius adalah terkikisnya rasa persaudaraan berbangsa (nasionalisme) yang cenderung menuju sukuisme, daerahisme, agamaisme, yang akhirnya bermuara pada konplik horisontal dan disihtegrasi bangsa. Ketiga, adalah rendahnya aspek pengetahuan yang indikasinya selain hasil studi UNDP di atas, juga terindikasi dari nilai ebtanas murni setiap tahun, yang jika patokan kelulusan adalah NEM diperkirakan jumlah siswa yang lulus sangat sedikit.

Perspektif Sekolah
Variabel-variabel apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Jawabannya tentunya adalah sebagai berikut. Pertama, sejauh mana sekolah memegang prinsip kejujuruan pendidikan? Secara umum pelaksanaan pendidikan kita. belum memegang prinsip kejujuran, ketegasan, dan penuh rasa tanggung jawab serta sportifitas yang tinggi, baik oleh subjek pendidikan itu sendiri maupun oleh objek pendidikan. Contoh nyata masih maraknya lembaga pendidikan yang dengan sangat mudah mengeluarkan ijazah atau gelartanpa melalui proses pendidikan yang sangat ketat (istilah kasarnya adalah jual beli gelar atau ijazah). Akibat hal ini, maka tidak heran jika seseorang sarjana yang baru bekerja dan baru memimpin proyek melaksanakan pekerjaanya secara tidak jujur alias korupsi. Hal ini adalah masih berlakunya sistem pengkatrolan nilai baik dalam kenaikan kelas maupun dalam pelulusan. Dengan demikian tidak heran para generasi muda saat ini cenderung belajar santai atau memilih hidup santai atau tidak mau bekerja keras, sehingga lebih condong melaksanakan hal-hal yang gampang mencari duit seperti pengedar narkoba. Inilah resiko apabila pendidikan telah mengabaikan nilai-nilai kejujuran.

Kedua, adalah sejauh mana sekolah menyelenggarakn fungsi sekolah dengan baik? Kita tahu bahwa sekolah mempunyai multi fungsi, yaitu lembaga transfer iptek, lembaga penanaman berbagai nilai-nilai sosiokultural, nilai-nilai budi pekerti dan sikap/watak (caracter building), dan lembaga pemberi keterampilan. Saat ini lembaga sekolah hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran belaka beraneka mata pelajaran dan itu pun tidak terlaksana dengan baik akibat kurangnya profesionalisme guru. Hilangnya sebagian fingsi sekolah dari multi fungsi menjadi mono fungsi merupakan masalah yang perlu diantisipasi dalam reformasi pendidikan.

Sekolah dewasa ini seolah-olah hanya berfungsi sebagai lembaga pengajaran. Fungsi edukasi dan pelatihan sementara kurang ditinjolkan. Minimnya pemberian aspek keterampilan bagi anak didik khususnya keterampilan yang dapat dikembangkan untuk terjun ke dunia kerja atau berwirausaha apabila mengalami drop out turut memperparah kelemahan dunia sekolah. Selama ini keterampilan yang diberikan di sekolah hanyalah keterampilan yang bersifat mendukung mata pelajaran tertentu. Misalnya, keterampilan praktikum fisika, biologi, dan lain sebagainya. Jika di sekolah diberikan keterampilan beternak ayam, bertani kedelai, dan lain sebagainya yang sesuai dengan potensi daerah setempat, maka apabila si anak didik mengalami drop out, dia akan memiliki keterampilan untuk bekerja sehingga kebermaknaan sekolah dapat dirasakan. Untuk itu perlunya kembali dipikirkan keberadaan lembaga pendidikan kejuruan setingkat SLTP bagi anak didik yang kemungkinan tidak akan meneruskan jenjang sekolahnya. Atau perlu mengkaji kembali materi dan struktur kurikulum untuk memenuhi hal itu. Selain itu masalah yang paling serius adalah menjamurnya sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta yang sejenis. Sekolah atau PTS itu mutunya masih diragukan yang nota bene cenderung mengarah ke bisnis turut andil dalam memperburuk citra pendidikan di masyarakat yang banyak mencetak alumni-alumni yang tak terdidik. Walaupun telah ada upaya untuk pembinaan melalui akreditasi, namun hasilnya belum memuaskan dan tidak pernah disosialisasikan sehingga masyarakat kurang mengetahui. Oleh karena itu tidak jarang masyarakat selalu bertanya-tanya mana sekolah yang baik dan bermutu dan mana sekolah yang kurang baik.

Untuk mengantisipasi mutu lulusan, khususnya yang berkaitan dengan aspek sikap dan moral, maka dalam pelulusan juga perlu dipertimbangkan penilaian watak sehingga suatu lulusan mencerminkan manusia-manuasia yang berbudi pekerti. Dewasa ini telah turut diperhitung-kan penilaian budi pekerti dalam kelulusan siswa yang didasarkan kepada SK Dirjen Dikdasmen No. 64/C/KEP/2000. Hal itu, suatu kemajuan walaupun sebenarnya sangat sulit dilakukan secara objektif karena hasil penilaian setiap guru terhadap nilai budi pekerti seorang anak relatif berbeda. Untu itu, perlu ada pedoman yang lebih terperinci dan siap untuk dioperasikan tanpa pemahaman yang berbeda.

Ketiga, yang menjadi masalah utama dalam mereformasi pendidikan adalah bagaimana manjemen sekolah dapat ditata dengan baik dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta diawasi secara ketat. Semua usaha itu perlu dituangkan dalam peraturan perundangan, sehingga ketiga aspek hasil pendidikan yaitu manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, serta memiliki berbagai nilai dapat dicapai. Untuk penataan ini diperlukan pendalaman atau suatu kajian sebelum dituangkan dalam suatu kebijakan.

Kinerja Guru, kepala Sekolah, dan Pengawas
Pelaku-pelaku utama di sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas merupakan penentu keberhasilan sekolah itu sendiri. Sejauh mana kinerja mereka tersebut sebagai tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Sejauh mana sarana dan prasarana belajar seperti kurikulum, fasilitas pendidikan, sistem evaluasinya, dan proses belajar mengajarnya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah digariskan? Kedua hal ini merupakan kerangka persekolahan yang harus dipikirkan kembali dalam mereformasi pendidikan. Apabila membicaraka kinerja, kita tentunya akan menbicakan apa tugas dan fungsi masing-masing petugas tersebut. Di samping itu, bagaimana dedikasi dan keprofesionalan masing-masing petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Di dalam menjalankan tugas, kepala sekolah adalah seorang pemimpin atau seorang manager yang perlu mengetahui fungsi-fungsi manajemen. Kepala sekolah harus membuat suatu perencanaan sekolah setiap tahunnya. Perencanaan program sekolah tersebut yang menyangkut tujuan yang dicapai, materi belajar baik yang bersifta akademis maupun yang bersifat praktis, serta perencanaan tenaga pendidik baik yang ada maupun yang harus dikontrak dari luar seperti tenaga pengajar keterampilan. Kemudian kepala sekolah perlu melakukan pengawasan atau penilaian serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan di sekolah sesuai dengan program yang telah ditentukan setiap harinya. Misalnya jika seorang guru kurang disiplin, kurang memberikan pananaman nilai-nilai atau urang menguasai ilmu yang diajarkan, maka kepala sekolah perlu mengambil tindakan perbaikan. Kepala sekolah dapat juga melakukan pertemuan setiap harinya setelah jam sekolah selesai untuk membicarakan berbagai hal sebagai pelaksanaan tugas supervisi. Akan tetapi, yang terjadi selama ini, jarang dilaksanakan atau dapat dikatakan tidak pernah dilakukan sehingga sekolah berjalan monoton.

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas fungsi sekolah adalah seorang yang profesioanal. Artinya seorang guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pengajaran, dan edukasi. Di dalam melaksanakan tugas pengajaran, guru harus menguasai ilmu yang diajarkan, menguasai berbagai metode pengajaran, dan mengenal anak didiknya baik secara lahiriah atau batiniah (memahami setiap anak). Dalam pengenalan anak, guru dituntut untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, lingkungan anak, dan tentunya mengetahui kelemahan-kelemahan anaksecara psikologis. Untuk itu, guru harus dapat menjadi seoranag “dokter” yang dapat melakukan “diagnosa” untuk menemukan kelemahan-kelemahan si anak sebelum mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya. Setelah itu, baru dia akan memilih metode atau mengulangi sesuatu topik sebagai dasar untuk memudahkan pemahaman si anak terhadap ilmu yang akan diajarkan. Misalnya seorang guru matematika akan mengaJ’arkan topik pangkat bilangan, tentunya guru harus mengetahui sejauh mana anak telah menguasai konsep perkalian. Dengan demikian, seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus mampu; (1) berkomunikasi dengan baik terhadap siapa audiensnya, (2) melakukan kajian sederhana khususnya dalam pengenalan anak, (3) menulis hasil kajiannya, (4) menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan persiapan mengajarnya termasuk sipa tampil menarik dan bertingkah laku sebagai guru, menguasai ilmunya dan siap menjawabsetiap pertanyaan dari anak didiknya, (5) menyajikan/,\meramu materi ajar secara konkrit (metode pengajaran), (6) menyusun dan melaksanakan materi penilaian secara objektif sesuai dengan taksonomi Bloom dan mengoreksinya setiap harinya, dan lain sebagainya. Untu itu, dituntut kreatifitas guru, keprofesionalan guru, memegang etika guru dan tentunya dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas keguruannya. Jika hal ini dilakukan oleh masing-masing guru maka benarlah bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional yang tak mungkin dapat dilakukan oleh orang lain.

Melihat tugas-tugas guru di atas, seorang guru pekerjaannya cukup banyak dan tentunya jam kerja guru di sekolah minimal mulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore. Apakah ini tetap dilaksanakan guru-guru di Indonesia dari guru 3D sampai perguruan tinggi? Kenyataan menunjukkan sejak dulu sampai sekarang bahwa tugas keguruan dalam proses belajar mengajar hanyalah berbicara di depan kelas, kemudian mencatat atau mendiktekan apa yang diucapkan oleh guru. Kalau demikian halnya, maka pekerjan seperti itu dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak pernah mengalami pendidikan khusus. Suasana pengejaran ini membuat suasana yang menoton dan kan membosankan anak didik. Apabila bel berbunyi tanda pergantian sesion mengajar, maka selesailah tugas keguruannya. Wajarlah apabila kualitas out put pendidikan saat ini masih tergolong rendah.

Untuk mengetahui sejauh mana sekolah menjalankan tugasnya, maka peran pengawas sangat vital. Pengawas merupakan jembatan bagi para decition maker yang ada di birokrat untuk memberikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan khususnya yang bersifat teknis. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan mencakup hal-halyang teknis dan administratif sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan dan tentunya yang masih berlaku. Namun tidak jarang para pengawas kurang aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebut saja contoh bahwa di dalam tahun ajaran baru, sesuai dengan salah satu SK Dirjen Dikdasmen, pihak sekolah tidak boleh memaksakan menjual buku dari kakaknya atau saudaranya.Akan tetapi, sering terjadi pihak sekolah seakan memaksakan penjualan buku yang sangat memberatkan para orang tua khususnya, dalam masa krisis ini. Padahal pemerintah telah menyediakan buku paket yang siap dipakai di sekolah, Oleh sebab itu, peran pengawas di dalam menjalankan tugasnya perlu dipertanyakan.

Pengawas jarang mencari data/masukan khususnya dari masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan sekolah. Pengawas hanya datang menemui kepala sekolah kemudian berbincang-bincang sebentar di ruang kepala sekolah entah apa yang diperbincangkan kemudian pergi meninggalkan sekolah itu. Seharusnya pengawas aktif selain mencari data kepada kepala sekolah juga perlu menanyakan guru-guru atau anak murid serta orang tua dan khususnya melihat bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar terjadi serta bagaimana sarana dan prasarana sekolah dan lain sebagainya. Pengawas hanya melaksanakan tugas-tugas semacam kunjungan rutin ke sekolah sehingga pengawas hanya berhubungan dengan kepala sekolah sementara hal yang bersifat teknis pengajaran jarang diawasi. Para kepala sekolah sering menganggap bahwa para pengawas adalah dewa yang harus disembah, sehingga acapkali kepala sekolah memberikan pelayanan lebih untukdipersembahkan kepadanya sehingga hasil laporanpengawasannya selalu baik-baik saja.

Inilah sebagian gambaran/perspektif persekolahn di Indonesia yang perlu mendapat perhatian dalam mereformulasikan konsep pendidikan di masa datang. Semogra tulisan ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para pakar pendidikan dalam membuat konsep reformasi pendidikan.

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Guru merupakan garda terdepan dunia  pendidikan yang langsung ada di lapangan dan berhadapan dengan siswa. Dari tangan gurulah masa depan siswa  ditentukan. Baik buruknya  pendidikan formal seorang anak manusia di sekolah berada di tangan seorang guru. Oleh karena itu karakter seorang guru yang layak diteladani merupakan dambaan stakeholder pendidikan. Segala sikap, tutur kata, tindak tanduk dan perbuatan guru baik dalam mengajar di sekolah maupun dalam kehidupan di masyarakat selalu menjadi sorotan.  Oleh karena itu bersamaan dengan peringatan hari guru 2008 yang mengambil tema “ Guru yang profesional, bermartabat, sejahtera dan terlindungi mewujudkan pendidikan bermutu”. Menjadikan guru profesional, martabat guru dengan karakter yang sesuai harapan benar teraktualisasi dalam segala kehidupan. Sehingga kualitas mutu pendidikan segera terlaksana.

Oleh karena itu berbagai tragedi pendidikan yang dilakukan oleh oknum guru beberapa pekan terakhir sangat mencoreng karakter guru yang didambakan bersama. Beberapa kasus yang muncul di media massa (cetak dan audiao visual) mulai dari pencabulan yang dilakukan guru SD terhadap siswanya di Tapanuli Sumatera Utara, Kekerasan guru oleh raga dengan melakukan aksi pukul terhadap siswa saat pelajaran olah raga di Sulawesi dan Deny Suwarja (43 tahun) seorang guru biologi di kelas 7 dan 8 SMPN 1 Cibatu, Kabupaten Garut telah dianiaya oleh guru lainnya yang bernama IM (Kabar Indonesia 19/11/08). Beragamnya peristiwa yang dilakukan oleh ulah oknum guru merupakan tinta hitam sikap dan perbuatan guru yang tidak berkarakter.Â

 Ketiga contoh diatas merupakan penyimpangan moral, pendampingan dan kerjasama yang seharusnya perlu dibangun oleh guru di sekolah. Kenyataanya guru tidak mampu mengemban warisan kata bijak dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Bahwa guru harus bisa memosisikan dimana saja., Ing Ngarsa Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa dan Tut Wuri Handayani. Lalu bagaimanakah mendamba guru yang berkarakter di era global saat ini?  Dibutuhkan  sebuah fondasi karakter guru  yang mengakar dalam pribadinya. Sehingga pendidikan tidah salah arah dan tujuan. Karakter akan membentuk kepribadian bangsa yang kuat. Sebab dari sudut psikologis kepribadian sebagai satu kesatuan utuh dan dinamis dari berbagai karakter fisik, mental, moral, sosial dalam diri seorang individu sebagai tampak di depan orang lain (J. Drever. 1976). Maka upaya Pemerintah mengadakan uji seritfikasi dan pendidikan profesi perlu dibekali dengan pendidikan karakter seorang guru.

Karakter sendiri dapat diartikan secara bebas sebagai sifat-sifat dasar yang ada pada diri manusia. Karena kuatnya maka dapat menjadi ciri atau karakter yang kuat pada setiap individu. Prinsipnya karakter ini dapat dibentuk melalui pengaruh lingkungan dan proses pendewasaan diri seseorang. Makanya lingkungan kerja yang konstruktif dan kondusif sangat mempengaruhi kinerja dari guru serta pembentukan karakter.Lalu sudah siapkah guru dalam melaksanakan pendidikan Indonesia menunjukan kualitas dengan karakter yang teguh? Pasalnya pendidikan di sekolah bukan cuma memberikan pengetahuan (knowledge), tetapi melengkapi siswa dengan sikap (atitude), ketrampilan (psikomotorik), kemampuan dan karakter.

Dan itu harus dimulai dari keteladanan guru yang menjadi ujung tombak pendidikan. Karena para guru sampai saat ini terjebak untuk mengajarkan pancapaian nilai akademis tinggi dengan terpusat pada hasil Ujian Nasional (UN) sedangkan masalah non akademik, pembentukan karakter , sikap etos kerja, nasionalisme termasuk soft skill terabaikan. (Kompas 18/11/08). Maka layaklah emosi guru lekas terpancing bila tidak sejalan dengan harapan karena tekanan tuntutan dari berbagai pihak (Institusi dan Orang Tua)

Berkarakter

Maka mendambakan guru yang berkarakter harus secara holistik (menyeluruh) yang menghubungkan antara dimensi moral pendidikan dengan ranah sosial dan sipil.  Sikap dan nilai dasar ini dikomunikasikan, diidentifikasikan dari masyarakat dan diteguhkan lewat pendidikan di sekolah. Sebab roda pendidikan yang dilaksanakan oleh guru yang berkarakter kuat mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari sini kewibawaan, ketegasan, kedisiplinan, tanggung jawab, rasa sosial, sabar, kasih sayang, simpati, empati dan moralitas guru terbentuk.Oleh karenanya sebuah kesepakatan pemahaman dan aktualisasi pelaksanaan dalam sebuah keseragaman pendidikan sangat diperlukan. Paling tidak disamakan persepsi dalam kebutuhan bahwa guru harus cerdas, berkualitas, inspiratif dan mempunyai niat, kesungguhan, hati nurani dalam bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa dengan melakukan pendampingan secara total..

Dalam bukunya Educating for Charakter, Thomas Lickona (1991) mengatakan. Bahwa pendidikan karakter sebuah usaha sengaja untuk menolong orang agar memahami, peduli akan dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis. Dari sini jelas sekali bahwa sebuah karakter merupakan bentuk bela rasa untuk mengerti, memahami, menolong, melaksanakan dengan semangat rela berkorban dengan tidak melepaskan diri dari koridor norma yang berlaku.

Seperti ditulis oleh Rhenaldi Khasali (2007). Diperlukan Guru inspiratif yang akan membentuk bukan hanya satu atau sekelompok orang, tetapi ribuan orang. Satu orang yang terinspirasi menginspirasi lainnya sehingga sering terucap kalimat “Aku ingin jadi seperti dia” atau “Aku bisa lebih hebat lagi”. Untuk menjadikan guru yang ideal dan sebenarnya pondasi karakter selalu harus di kedepankan. Sebab siswa umumnya akan mengenang, mengingat dan meniru apa yang diwariskan oleh gurunya. Oleh karena itu tugas berat guru untuk mentrasformasikan nilai positif setiap saat demi pendidikan yang beradab. (long life education).Menjadikan pendidikan dengan fondasi guru yang berkarakter merupakan sebuah modal untuk menjadikan manusia (siswa) berbudaya. Perlu sebuah perubahan sistem dan pola pikir (maindset), bagaimanapun pendidikan merupakan sebuah proses. Perlu sebuah nilai (value) karakter dan kepribadian yang ditransformasikan kepada siswa. Anita Lie (2007) mengatakan bahwa untuk melaksanakan pendidikan berkarakter perlu model pembelajaran 5 P. Yang meliputi : Pembelajaran, peneladanan, pembiasaan, pembudayaan dan perubahan. Sebab anak siswa belajar dalam suasana yang aman dan nyaman dengan bimbingan dan pendampingan guru-guru yang mumpuni, handal dan bisa mereka teladani bersama dengan kawan-kawan sebaya dalam komunitas sekolah. Maka dengan semangat hari guru semoga tidak ada lagi bentuk kekeluhkesahan guru berkenaan dengan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab guru sudah mulai menemukan karakternya dalam melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Guru tidak lagi tergerak lagi untuk melakukan gerakan (unjuk rasa), kekerasan, degradasi moral karena segala haknya telah pula dipenuhi oleh Pemerintah. Sebab hakekat profesi guru yang harus selalu menjadi suluh atau pelita dari berbagai masalah yang masih selalu membayangi kegelapan kualitas pendidikan di tanah air demi peningkatan mutu.Â

FX Triyas Hadi PrihantoroGuru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

DI SEKOLAH DASAR:

Peran Guru dalam Menyikapi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pengantar

Indonesia adalah negara diglosik, yang memiliki bahasa nonstandar yang dipakai dalam situasi nonformal, dan bahasa standar yang dipakai dalam situasi formal. Bentuk bahasa nonstandar di Indonesia beragam. Ada bahasa daerah (yang beberapa di antaranya bahkan menjadi bahasa standar di daerah-daerah tertentu, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Makassar) yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu, dan ada bahasa Indonesia nonstandar yang dipengaruhi oleh bahasa Jakarta, yang dipakai di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Situasi diglosik ini bukanlah sesuatu yang aneh bagi anak-anak Indonesia. Pada umumnya mereka memperoleh bahasa nonstandar sebagai bahasa pertama, kemudian belajar bahasa standar di sekolah. Dewasa ini, banyak pula orang tua di kota besar yang menginginkan anak mereka untuk menguasai bahasa asing, terutama Inggris dan Mandarin. Karena itu, ada pula anak-anak yang menguasai kedua bahasa itu sebagai bahasa pertama.

Dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi sebagian besar anak di Indonesia. Bahasa Indonesia secara formal mulai dipelajari ketika mereka duduk di bangku sekolah dasar. Di sekolah, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan dan tertulis, dan untuk menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan Indonesia.

Bagi guru, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu tantangan tersendiri, mengingat bahwa bahasa ini — bagi sebagian besar sekolah di Indonesia — merupakan bahasa pengantar yang dipakai untuk menyampaikan materi pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai sarana untuk membantu peserta didik mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dengan menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif (Depdiknas, 2006).

Menurut Schleppegrell (2004), sekolah perlu meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai kekuatan pilihan kata dalam penafsiran berbagai makna dan beragam konteks sosial. Apa yang dikemukakan Schleppergrell ini pun relevan dengan tujuan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Di sekolah, guru menghadapi peserta didik dengan berbagai latar belakang sosial-budaya. Tantangan guru tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia untuk mengarahkan peningkatan kemampuan berbahasa, tetapi juga membentuk sikap mereka terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu diperlukan strategi guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka, melainkan juga untuk meningkatkan apresiasi mereka terhadap seni — dalam hal ini adalah kesusastraan.

Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru mempunyai keleluasaan untuk menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik. Namun, sejauh mana keleluasaan guru mengatur bahan ajar kebahasaan ini? Hal apa yang diperlukan oleh guru dalam penentuan bahan ajar? Benarkah harus ada pemisahan yang jelas antara pendidikan bahasa dan sastra di sekolah?

Secara khusus, makalah ini akan menyoroti pengajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar dan kaitannya dengan strategi guru menghadapi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Alasan yang mendasari penulis menyoroti pengajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar adalah karena tahun-tahun pertama di sekolah dasar merupakan waktu yang sangat penting dalam peningkatan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu, guru mempunyai peran penting dalam meningkatkan keterampilan ini.

Di dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat mengenai Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan, dan hubungan antara perkembangan bahasa dan pengajaran bahasa serta pengajaran sastra. Makalah ini akan ditutup dengan saran bagi guru untuk menyiasati Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia.

KBK dan KTSP

Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam bidang pendidikan. Tilaar (1998) mengungkapkan bahwa paling tidak ada tujuh masalah pokok dalam sistem pendidikan nasional, yaitu menurunnya akhlak dan moral peserta didik, pemerataan kesempatan belajar, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, status kelembagaaan, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan sumber daya yang belum profesional.

Masalah yang pertama, dekadensi moral dan akhlak peserta didik, sedikit banyak banyak dipengaruhi oleh faktor latar belakang para peserta didik. Sementara itu, masalah-masalah lain dalam pendidikan nasional menyangkut institusi pembelajaran.

Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini mutu pendidikan di Indonesia memang tidak mengalami peningkatan yang merata. Paling tidak, ada tiga faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah kurangnya perhatian terhadap proses dalam pendidikan; sebagian besar institusi pendidikan lebih mementingkan hasil pendidikan. Yang kedua adalah sangat kuatnya peran institusi pemerintah dalam kebijakan pendidikan, yang menyebabkan banyak sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya. Yang ketiga adalah kurangnya peran serta orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Faktor-faktor penyebab masalah pendidikan, seperti disebutkan di atas, sudah lama disadari oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk memperbaiki keadaan ini, pemerintah menyusun kurikulum yang lebih menekankan kemampuan peserta didik dalam belajar, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Selain itu, pemerintah juga melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menjadi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

KBK merupakan sebuah kurikulum yang menekankan pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar kinerja tertentu. Depdiknas (2002, seperti dikutip dalam Mulyasa, 2006: 42) mengemukakan bahwa KBK memiliki karakteristik sebagai berikut.
Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun secara klasikal.
Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.
Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi.
Sumbernya bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
Penilaian menekankan pada proses belajar dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Walaupun kurikulum ini sudah dicanangkan pemerintah, sejumlah masalah masih tetap bermunculan. Keterbacaan kurikulum ini merupakan kendala yang utama. Masih banyak penyelenggara pendidikan yang masih kurang memahami hakikat kurikulum ini. Selain itu, kewenangan guru untuk menjabarkan kurikulum ini sebagai acuan dalam pembelajaran masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan peran guru dalam pelaksanaan kurikulum, pemerintah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih dekat dengan guru (Mulyasa, 2006:9). Dengan KTSP, penyelenggara pendidikan, terutama guru, akan banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Alwasilah (2006) mengungkapkan sejumlah ciri penting KTSP ini sebagai berikut.
KTSP menganut prinsip fleksibilitas; sekolah diberi kebebasan untuk memberi tambahan empat jam per minggu, yang dapat diisi dengan muatan lokal maupun pelajaran wajib.
KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yaitu ketergantungan pada birokrat.
Guru kreatif, dan siswa aktif.
KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi; sekolah berperan sebagai “makelar” kearifan lokal.
Komite sekolah bersama dengan guru mengembangkan kurikulum.
KTSP tanggap terhadap iptek da seni, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan.
KTSP beragam dan terpadu; walaupun sekolah diberi otonomi dalam pengembangannya, sekolah tetap mengikuti Ujian Nasional.

Hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut (Mulyasa, 2006:20).
KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, latar sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Dapat dikatakan bahwa tujuan penyusunan KTSP sangat mulia, yaitu meningkatkan peran serta penyelenggara pendidikan dan masyarakat — dalam hal ini diwakili oleh Dewan Sekolah — dalam proses belajar mengajar. Namun, sekali lagi, kemampuan ‘menerjemahkan’ dan melaksanakan kurikulum ini menjadi sangat penting. Jika dikaitkan dengan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, pemahaman mengenai hakikat pemerolehan, pemelajaran, dan pengajaran bahasa menjadi sangat penting.

Pemerolehan, Pemelajaran, Pembelajaran Bahasa: Berbicara, Mendengarkan, Membaca, dan Menulis

Istilah pemerolehan bahasa dibedakan dari pemelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa dipakai dalam proses penguasaan bahasa pertama, yaitu proses perkembangan yang terjadi pada seorang manusia sejak ia lahir. Pemelajaran bahasa adalah proses mempelajari bahasa, yang dipakai dalam proses belajar bahasa (umumnya bahasa yang dipelajari secara formal di sekolah atau bahasa asing) yang dialami oleh seorang anak atau orang dewasa setelah ia menguasai bahasa pertama (Darmojuwono dan Kushartanti, 2005:24). Menurut Oxford (1990), pemerolehan bahasa muncul secara spontan dan secara tidak disengaja. Sementara itu, pemelajaran bahasa dimunculkan secara sadar; pemelajaran dipelajari dengan instruksi formal.

Proses pemerolehan bahasa bukanlah sesuatu yang sederhana. Di dalam pengalaman setiap manusia yang normal, berbahasa adalah proses kognitif yang rumit. Proses ini mensyaratkan kematangan otak dan kematangan alat-alat ucap. Ada sejumlah tahap yang terjadi dalam otak manusia sampai ia menghasilkan ujaran. Di dalam hal ini, tingkat kemampuan memahami pada manusia jauh lebih besar daripada kemampuannya untuk memproduksi bahasa. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk menghasilkan ujaran terjadi lebih belakangan dibandingkan dengan kemampuan mereka memahami ujaran.

Salah satu fase penting dalam pemerolehan bahasa yang berkaitan erat dengan pemelajaran bahasa adalah fase imitasi. Pada fase imitasi, anak-anak akan meniru orang-orang di sekitarnya untuk berbicara. Dalam fase inilah anak-anak mengasah keterampilan mereka dalam bercerita.

Cerita, mendengarkan cerita, dan bercerita adalah aspek yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Keakraban anak pada bentuk-bentuk cerita merupakan nilai penting dalam proses pemerolehan bahasa. Pengalaman anak yang diperoleh dengan mendengarkan cerita dapat memperkaya perbendaharaan kata. Selain itu, anak juga memperoleh pengetahuan mengenai ragam bahasa, dalam hal ini ada ragam formal yang biasanya terdapat dalam bahasa tulis, dan ragam informal dalam bahasa lisan. Keterampilan bercerita, seperti menyampaikan informasi faktual secara jelas, merupakan keterampilan yang tidak diperoleh dengan sendirinya. Keterampilan ini menjadi bagian dari pembelajaran bahasa oleh guru.

Bercerita menjadi sangat penting dalam proses pemerolehan bahasa karena melalui bercerita anak-anak dapat mengolah kembali semua bentuk pengalaman mereka dalam bahasa. Melatih anak untuk bercerita berarti melatih mereka untuk berani berbicara di depan orang lain. Menurut Wray dan Medwell (1991), dengan bercerita, atau merangkai peristiwa dalam ujaran, anak-anak memperoleh kesempatan mengungkapkan hal yang sudah terjadi, menyampaikan apa yang sedang terjadi, dan meramalkan apa yang akan terjadi.

Dengan bercerita, anak-anak juga belajar menyesuaikan persepsinya dengan persepsi orang lain. Pada saat yang sama, anak-anak lain berlatih untuk menyimak cerita. Keterampilan ini tampaknya mudah, namun dalam pelaksanaannya dapat menjadi sangat sulit untuk dimulai. Di sinilah peran guru untuk mendorong anak agar belajar menghormati orang yang sedang berbicara.

Proses belajar bahasa pada anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, yaitu sebelum mereka menginjak bangku sekolah formal. Kesenangan belajar bahasa pada dasarnya berasal dari pengalaman yang menyenangkan. Misalnya, ketika anak diperkenalkan pada bentuk-bentuk tulisan dan gambar. Kesadaran mereka akan hubungan antara sesuatu yang tertulis dengan sesuatu yang diujarkan merupakan langkah awal yang baik untuk memperkenalkan bentuk pengungkapan bahasa yang lain, yaitu membaca dan menulis.

Kesadaran mengenai hubungan antara sesuatu yang tertulis dengan sesuatu yang diujarkan mereka dapatkan ketika mereka mengetahui adanya hubungan antara gambar dengan cerita dalam buku cerita. Karena itu sudah sering pula kita mendengar bahwa memperkenalkan anak pada buku-buku cerita bergambar sebelum mereka siap untuk membaca dan menulis adalah hal yang sangat penting.

Belajar membaca dan menulis di sekolah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada tingkat-tingkat awal, anak-anak didorong untuk mampu membaca dan menulis kalimat-kalimat sederhana. Pada tingkat selanjutnya anak-anak harus memahami penanda-penanda hubungan logis. Hal ini perlu disadari benar oleh guru, karena berpikir logis inilah yang akan menjadi landasan penting dalam pemahaman mata pelajaran yang lain. Seperti halnya bercerita secara logis, menulis secara logis pun merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pemelajar.

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah proses untuk mencapai empat kompetensi komunikatif. Menurut Oxford (1990: 7) keempat kompetensi komunikatif tersebut adalah sebagai berikut.
Kompetensi gramatikal, yaitu penguasaan tanda-tanda bahasa, termasuk kosakata, tata bahasa, pelafalan, ejaan, dan pembentukan kata.
Kompetensi sosiolinguistis, yaitu kemampuan menggunakan ujaran dalam konteks sosial yang bervariasi, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai pertuturan seperti membujuk, meminta maaf, atau menjelaskan.
Kompetensi wacana, yaitu kemampuan untuk menggabungkan gagasan-gagasan untuk mencapai kesatuan dan kepaduan pikiran dalam satuan bahasa di atas kalimat.
Kompetensi strategis, yaitu kemampuan menggunakan strategi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan bahasa.

Bersastra: Pengajaran Kreativitas Berbahasa

Sering kali, pengajaran sastra terabaikan karena ada sejumlah pelajaran lain yang dianggap lebih penting. Padahal, pengajaran sastra sangat penting dalam perkembangan manusia, bukan hanya penting sebagai sesuatu yang “terbaca” melainkan juga sebagai sesuatu yang memotivasi kita untuk berbuat.

Norton (1983), Hucks dkk (1987), Wray dan Medwell (1991), seperti juga Alwasilah (2006), mengungkapkan pentingnya memasukkan pengajaran sastra di sekolah karena sejumlah alasan sebagai berikut. Karya sastra menjembatani hubungan realita dan fiksi, hal ini mendukung kecenderungan manusia yang menyukai realita dan fiksi. Melalui karya sastra, pembaca belajar dari pengalaman orang lain dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Di dalam sastra terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak diberikan secara preskriptif — harus begini, jangan begitu — tetapi dengan membebaskan pembaca mengambil manfaatnya dari sudut pandang pembaca itu sendiri melalui interpretasi. Melalui karya sastra pula peserta didik ditempatkan sebagai pusat dalam latar pendidikan bahasa, eksplorasi sastra, dan perkembangan pengalaman personal. Keakraban dengan karya sastra, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya memperkaya perbendaharaan kata dan penguasaan ragam-ragam bahasa, yang mendukung kemampuan memaknai sesuatu secara kritis dan kemampuan memproduksi narasi.

Di dalam KTSP telah dinyatakan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai tujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut.
Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis.
Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara.
Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan.
Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.
Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa
Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia .

Di dalam KTSP dengan jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik secara kreatif menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan. Kreativitas berbahasa dapat dipakai pula untuk mengekspresikan diri. Dalam hal ini, peserta didik bersinggungan dengan sastra.

Sudah seharusnya guru memperkenalkan karya sastra sebagai suatu bentuk seni (yang erat kaitannya dengan kreativitas) berbahasa. Pengajaran sastra ditekankan pada bagaimana mengapresiasikan karya, bukan pada menghafal karya sastra. Dorongan guru kepada peserta didik untuk bercerita, seperti diungkapkan pada bagian sebelumnya, sebaiknya juga dikaitkan dengan pembelajaran sastra. Peserta didik perlu diperkenalkan pada fungsi sastra sebagai alat mengekspresikan diri, baik dalam bentuk cerita, puisi, dan drama (yang mula-mula diperkenalkan sebagai bermain pura-pura).

Menurut Sumardi (2000), agar anak dapat memperoleh kesenangan dan manfaat dalam membaca karya sastra itu, kunci utama yang perlu dipikirkan dalam buku pelajaran adalah menyediakan karya sastra anak yang unggul yang sesuai dengan minat dan kematangan jiwa anak. Untuk memilih karya sastra anak yang unggul, diminati, dan sesuai dengan kematangan jiwa anak, dapat digunakan acuan ilmu-ilmu yang relevan seperti ilmu sastra dan psikologi perkembangan. Huck dkk (1987) mengungkapkan bahwa ciri esensial karya sastra anak adalah penggunaan pandangan anak dalam menghadirkan cerita atau dunia imajiner. Karena itu pulalah, guru perlu benar memahami dunia ini.

Strategi Guru Bahasa Indonesia dalam Menyikapi KTSP

Menurut Cunningsworth (1995) ada dua dimensi konteks belajar bahasa, yaitu konteks bahasa dan konteks anak. Konteks bahasa antara lain mensyaratkan bahasa yang dipelajari itu harus utuh, tidak lepas-lepas, dan jelas ragamnya. Konteks anak antara lain mensyaratkan bahasa yang dipelajari itu harus sesuai dengan lingkungan, kebutuhan bahasa, kematangan jiwa, dan minat anak. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Cunningsworth tersebut, pemilihan bahan ajar sudah sepatutnya mempertimbangkan kedua konteks tersebut. Nunan (1995) juga mengungkapkan bahwa bahan atau wacana pembelajaran bahasa sebaiknya dipilih berdasarkan konteks sosial, budaya, kebahasaan, dan kehidupan siswa.

Keleluasaan guru untuk memilih apa yang diajarkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya dilandasi oleh pertimbangan mengenai apa yang diungkapkan oleh Cunningsworth dan Nunan di atas. Karena pembelajaran bahasa berkaitan dengan pembelajaran budaya, maka sebaiknya guru juga mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kekuatan karya sastra dapat dimanfaatkan.

Yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana mendorong anak untuk menyukai karya sastra dalam proses pembelajaran bahasa? Wray dan Medwell (1991: 56-63) menyarankan sejumlah strategi untuk mendorong anak berinteraksi dengan kesusastraan. Strategi itu adalah pilihan (choice) yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, kesempatan (opportunity) untuk membaca, suasana (atmosphere) yang dibangun dalam menikmati karya sastra, contoh (model) yang dapat ditiru oleh peserta didik dalam budaya membaca, dan berbagi (sharing) informasi mengenai apa yang sudah dibaca. Strategi-strategi ini dapat diterapkan oleh pengelola pendidikan sebagai langkah pelaksanaan KTSP ini sebagai berikut.

Guru dapat memberi kesempatan peserta didik untuk memilih bacaan yang disukainya. Mungkin, pada mulanya bacaan itu bukanlah bacaan yang dinilai baik oleh guru. Namun, dengan memberi kebebasan peserta didik untuk memilih dan menikmati bacaan pilihannya, guru dapat memperkenalkan peran bacaan sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan. Setelah itu, guru dapat meminta peserta didik untuk memilih bacaan yang temanya sudah ditentukan oleh guru.

Peserta didik perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membaca secara individual. Misalnya, jika peserta didik datang lebih awal, mereka boleh membaca bacaan yang mereka pilih. Keleluasaan menentukan bahan ajar, seperti tertuang dalam KTSP, sebaiknya juga mempertimbangkan keleluasaan waktu untuk membaca dan mendiskusikan apa yang telah dibaca.

Suasana menyenangkan perlu dibangun di sekolah. Suasana dapat dibedakan menjadi suasana fisik dan suasana sosial. Suasana fisik berkaitan dengan penempatan buku yang rapi dan menarik. Suasana sosial dapat dibangun di kelas dengan menciptakan iklim persaingan sehat dalam membaca buku. Misalnya saja, anak-anak diminta untuk membaca buku yang berhubungan dengan sastra sebanyak-banyak dalam waktu tertentu, dan siapa yang paling banyak membaca akan mendapatkan hadiah.

Tidak dapat dimungkiri bahwa peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam. Ada keluarga yang membiasakan anak untuk membaca, ada yang tidak. Guru dapat menunjukkan antusiasmenya dalam kesempatan membaca. Antusiasme guru ini dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru juga dapat lebih dahulu membicarakan buku favoritnya, dan menunjukkan bagaimana waktu membaca adalah waktu yang sangat menyenangkan.

Melalui karya sastra, anak juga dapat berbagi pengalaman dan perasaan. Menceritakan pengalaman yang hampir mirip atau sama sekali berbeda berdasarkan buku yang dibaca merupakan kegiatan yang seharusnya menambah minat peserta didik dalam belajar berbahasa. Selain itu mendorong anak untuk menciptakan puisi sebagai bentuk ekspresi pengalaman dan perasaan juga penting. Namun, perlu diingat bahwa setiap anak mempunyai minat yang berbeda mengenai hal ini. Memaksa anak untuk menciptakan suatu bentuk ekspresi bahasa bukanlah tindakan yang bijaksana.

Beberapa Saran untuk Pengelola Pendidikan

Seperti telah diungkapkan pada bagian kedua makalah ini, KTSP mempunyai tujuan yang mulia untuk mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan peran pengelola sekolah, guru, dan komite sekolah ditingkatkan. Namun, tujuan mulia ini tidak akan tercapai jika pihak-pihak ini tidak menyadari hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa. Ada sejumlah saran yang kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi pengelola pendidikan.

1. Guru bahasa Indonesia sebagai pelaksana pembelajaran perlu terus-menerus mengembangkan diri, memperkaya ilmu pengetahuan. Karena pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah pembelajaran budaya, maka guru perlu memahami budaya peserta didik, dengan tidak melupakan tujuan pengajaran, yang salah satunya adalah menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

2. Pengelola sekolah perlu meningkatkan pemanfaatan perpustakaan. Buku-buku bacaan di perpustakaan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar dan mengajar. Guru sebaiknya merancang waktu yang cukup banyak untuk kunjungan ke perpustakaan dan waktu untuk mendiskusikan bacaan, baik secara lisan maupun secara tertulis.

3. Seyogyanya, guru bahasa Indonesia bukan saja mempunyai wawasan ilmu linguistik dan pengajaran bahasa, namun juga mempunyai wawasan yang luas mengenai kesusastraan Indonesia, khususnya sastra anak dan wawasan mengenai psikologi anak.

4. Guru bahasa Indonesia perlu terus-menerus berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain, sehingga pengembangan keterampilan berbicara, menyimak, membaca dan menulis tidak hanya terjadi di dalam kelas Bahasa Indonesia, melainkan juga di kelas-kelas yang lain.

5. Peran guru tidak lagi menjadi ”penceramah”, melainkan menjadi fasilitator. Dengan cara ini, peserta didik akan terus-menerus dipacu untuk berusaha mencari informasi secara aktif.

6. Sejalan dengan saran nomor 5 di atas, peserta didik perlu terus didorong untuk berani bertanya, mengungkapkan pendapat, dan mampu menjadi pendengar yang baik ketika orang lain berbicara. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan menyimak adalah dengan meminta peserta didik untuk menceritakan kembali apa yang telah didengarnya ketika orang lain berbicara.

7. Komite sekolah perlu dilibatkan dalam kegiatan belajar-mengajar. KTSP sudah menyarankan hal ini, namun dalam pelaksanaannya, banyak sekolah yang belum memberdayakan komite sekolah. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara komite sekolah dengan pengelola sekolah. Komite sekolah, yang anggotanya adalah orang tua peserta didik, perlu menyadari bahwa prestasi hendaknya bukan hanya diukur dari prestasi nilai, tetapi juga prestasi proses. Karena itu, hendaknya pandangan ini perlu disadari benar oleh Komite Sekolah yang menjadi jembatan antara kepala sekolah, guru, dan orang tua.

Terima kasih.

“Kunci kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan”
(Fukuzawa Yukichi (1835—1901), Bapak Pendidikan Modern Jepang)

Membaca sebuah buku antologi, boleh jadi kita merasa laksana dibawa masuk ke sebuah lanskap yang penuh panorama. Dari sana, tema-tema yang beragam seperti hendak saling menyerbu dan memaksa kita (pembaca) melakukan pilihan-pilihan. Jika keberagaman tema yang dihadirkan itu mengesankan berbagai gagasan yang fragmentaris, maka tugas pembaca kemudian mencoba mencari benang merahnya. Mencoba pula menemukan pesan keseluruhan yang hendak disampaikannya. Bagaimana hubungan dan keterkaitan antara tema yang satu dan tema yang lain. Bagaimana pula masing-masing tema itu menyatakan diri dan menyampaikan pesan sponsornya. Apakah ada pesan holistik atau ideologis yang melatarbelakangi dan melatardepani keseluruhan tulisan-tulisan itu.

Dalam hal itulah, buku antologi kerapkali menghadirkan dua hal yang seperti berjalan sendiri-sendiri. Di satu pihak, pembaca disodori oleh tema yang beraneka ragam yang tentu saja memberi hal, wawasan, atau bahkan masalah baru. Jika disikapi secara arif, niscaya ia menjadi penting untuk meluaskan cakrawala pengetahuan kita. Tetapi, di lain pihak, ia cenderung diminati oleh pembaca yang merasa mempunyai kepentingan dengan satu atau beberapa tema saja dari sejumlah tulisan yang ada di sana. Akibatnya, tulisan lain yang tidak menjadi minatnya, cenderung diabaikan. Di sinilah kita (pembaca) dituntut kearifannya untuk membuka diri dan menyikapi buku antologi yang bersangkutan secara proporsional. Kita harus senantiasa siap menerima gagasan apapun, meski mungkin kita belum menemukan kepentingan dan manfaatnya secara langsung.

Demikianlah, menghadapi buku antologi Pendidikan dalam Semangat Otonomi Daerah (atau judul lain yang lebih provokatif) ini pun, eloklah kita melihatnya dalam perspektif mengusung semangat hendak menempatkan dunia pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan nilai-nilai dan karakter suatu komunitas. Pendidikan sesungguhnya bukanlah sekadar transfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke anak didik, melainkan juga sebuah proses pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai. Ada optimisme yang tidak dapat ditutupi atas terjadinya perubahan sosial-politik yang terjadi di negeri ini. Sebuah optimisme yang didasari oleh kesadaran menempatkan dunia pendidikan sebagai basis pembangunan bangsa. Hanya dengan menempatkan dunia pendidikan itulah, niscaya bangsa ini akan bangkit kembali dari keterpurukan.

Bukankah hal itu pula yang dilakukan Jepang ketika negerinya hancur akibat kekalahan dalam Perang Dunia II. Apa yang dikatakan Kaisar Jepang waktu itu sesaat setelah melihat negaranya hancur akibat dua bom atom yang dijatuhkan di sana? “Di manakah para guru dan tinggal tersisa berapa banyak lagi guru yang masih hidup?” Sebuah pertanyaan retoris dari seorang kaisar yang sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peranan guru (baca: dunia pendidikan). Melalui dunia pendidikan, Jepang kemudian membangun kembali negerinya hingga menjadi bangsa yang secara ekonomi dapat menempatkan diri menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Jepang tidak perlu lagi membangun kembali kebesaran militernya, karena yang diperlukan adalah memperkuat basis SDM-nya melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Menempatkan dunia pendidikan sebagai ujung tombak itulah yang justru tidak dilakukan para pemimpin bangsa Indonesia. Jika selepas merdeka sampai pada pemerintahan Orde Lama kehidupan politik begitu pentingnya, maka pada masa Orde Baru, politik diperlakukan sebagai “barang haram”. Masyarakat tidak diberi peluang yang lebih luas untuk mengembangkan kehidupan politik. Politik menjadi semacam kamuflase untuk menutupi usaha melanggengkan kekuasaan.

Sementara itu, pembangunan ekonomi melalui utang luar negeri yang menggunung dan bertumpuk-tumpuk, seperti sebuah jawaban Sim Salabim yang seketika dapat mengangkat martabat bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Memang kemudian terjadi kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi itu hanya dirasakan segelintir orang. Ada kemajuan yang selalu dapat diukur secara fisikal. Gedung-gedung menjulang dan mobil berderet-deret. Pembangunan ekonomi telah berdampak menceburkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang konsumtif. Keberhasilan seseorang selalu ditentukan oleh seberapa banyak ia berhasil mengeruk uang, memamerkan kekayaan fisik. Akibatnya luar biasa. Pembangunan yang menghasilkan kekayaan psikis, pencerahan intelektual, keagungan moral, dan harga diri yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Dunia pendidikan dibiarkan carut-marut. Dunia pendidikan seperti sengaja dibiarkan menggelinding, terbentur-bentur dalam lingkaran masalah yang tidak berujung pangkal. Dunia pendidikan menjelma menjadi benang kusut yang ruwet dan penuh virus.

Dalam situasi seperti itu, status sosial guru di tengah masyarakat cukuplah dibujuk-rayu dan dihibur melalui slogan: “Pahlawan tanpa tanda jasa!” Guru sebagai bagian dari agen ilmu pengetahuan, sebagai pembawa pesan-pesan kemanusiaan dan kebudayaan, dan sebagai perintis perubahan, dibiarkan hidup dengan penghasilan serba kekurangan. Guru yang bertugas memberikan pencerahan, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, diperlakukan sebagai sebagai sapi perahan dengan penghasilan yang buruk. Akibat perlakuan itu, profesi guru seperti tiada arti, tiada guna. Pada gilirannya, ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang juga tidak berguna, karena tidak secara langsung dapat menghasilkan uang yang berlimpah. Masyarakat pun kemudian cenderung berorientasi pada materi, uang atau segala sesuatu yang bersifat fisik, daripada ilmu pengetahuan. Padahal, menuntut ilmu adalah kewajiban umat manusia, begitu pesan setiap agama kepada umatnya. “Pengetahuan adalah kunci keberhasilan hidup dan tidak seorang pun boleh mengabaikannya,” begitulah Fukuzawa Yukichi menyampaikan pesannya lebih dari seabad yang lalu.

Setelah rezim yang penuh kamuflase itu tumbang, euforia politik seperti sebuah sihir yang membius berbagai aspek kehidupan dalam bidang-bidang lainnya, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) masih saja tergoda berkutat dalam persoalan perubahan kurikulum dan harapan ideal Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sebenarnya malah mendatangkan musibah bagi guru-guru di daerah. Gonta-ganti kurikulum seperti sebuah permainan yang mengasyikkan elite penentu kebijakan, tetapi malapetaka bagi para guru lantaran tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas mereka sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika diberlakukan Otonomi Daerah, kebijakan-kebijakan Diknas yang tak membumi bagi daerah-daerah mestilah disikapi sebagai sebuah tantangan dan sekaligus peluang. Maka, diberlakukannya otonomi daerah yang secara praktis mengubah sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, tidak hanya memungkinkan pemerintah daerah lebih leluasa mengatur berbagai rencana membangun daerahnya sendiri, melainkan juga sebagai sebuah kepercayaan bagi pemerintah daerah untuk mengangkat martabat dan harkat masyarakat di daerahnya tidak lagi terbelakang, baik secara ekonomi, maupun pendidikan: dua bidang yang harus menjadi prioritas utama.

Sebuah komunitas atau bangsa secara keseluruhan yang mempunyai harta kekayaan berlimpah, tetapi miskin ilmu, terbelakang, dan bodoh, hanya akan menjadi bulan-bulanan penipuan bangsa lain. Itulah yang dilakukan bangsa Belanda terhadap bangsa kita selama berabad-abad. Yang tersisa sebagai warisan bagi generasi berikutnya adalah sikap rendah diri, inferior, dan mental kacung. Sikap dan mental yang seperti itu, terus terpelihara dengan baik, lantaran tidak ada usaha untuk menempatkan dunia pendidikan sebagai basis, pondasi pembangunan bangsa. Justru melalui pendidikan itulah, sikap dan mental buruk yang seperti itu, akan terkikis secara meyakinkan. Jika ada kesadaran yang seperti itu, maka langkah yang tidak dapat diabaikan adalah memperkuat basis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan dunia pendidikan.

Bagaimanapun juga, keberlimpahan sumber daya alam hanya mungkin dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia jika manusia itu sendiri mempu mengelolanya secara baik dan benar. Di sinilah perhatian pada SDM menjadi sangat sentral dan strategis. Ia boleh dikatakan merupakan investasi atau saham untuk masa depan. Ia akan menjadi harta warisan yang luar biasa berharganya lantaran ia telah menempatkan dirinya sebagai khalifah di bumi. Salah satu bidang yang bertanggung jawab atas peningkatan SDM ini tidak lain adalah dunia pendidikan. Buku ini, sungguh seperti hendak mewartakan itu. Tanggung jawab dunia akademik atas masyarakat di sekitarnya, atau bahkan masyarakat bangsa ini. Semangat itulah yang tampak mendasari gagasan-gagasan yang menyeruak dalam berbagai tulisan dalam buku antologi ini. Serangkaian gagasan atau pemikiran penting dalam buku ini, sungguh relevan dalam konteks menempatkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai sebuah peluang dan tantangan.
***

Ada sepuluh tulisan yang terhimpun dalam buku antologi ini, dan sebagian besar memusatkan perhatian pada dunia pendidikan. Dari sudut itu, kita (pembaca) disuguhi berbagai gagasan yang cerdas mengenai peluang-peluang yang mungkin dijalankan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dari sudut yang lain, ia seperti menawarkan sebuah dialog untuk membincangkan lebih lanjut mengenai dunia pendidikan dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Tulisan Asnawi Syarbini, “Politik Pendidikan Indonesia” mencoba mengungkapkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan yang membentuk sebuah sistem pendidikan Indonesia. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya ketika diberlakukan otonomi daerah? Meski belum begitu jelas, langkah-langkah konkret yang bagaimana yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia, Syarbini coba menawarkan pendidikan dalam peranannya sebagai bagian integral dari visi politik yang dijalankan pemerintah. Gagasan itu memang ideal jika pemerintah –siapapun yang berkuasa kelak—menjalankan politik dengan basis pendidikan. Dengan begitu, pendidikan ditempatkan dalam arti yang seluas-luasnya dan dapat memasuki berbagai bidang dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan sebagai basis peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia tentu saja akan bermuara pada apa yang disebut profesionalisme. Dengan demikian, penghargaan pada profesi, keahlian, dan prestasi, akan menempatkan profesi apapun dalam proporsi yang sejajar, setara, dan sama penting dalam sistem besar kehidupan sebuah bangsa. Tidak ada satu profesi yang dipandang lebih penting atau lebih rendah dari profesi lain. Yang menjadi ukuran adalah prestasi dan kinerja orang per orang dalam profesinya, dan bukan institusi atau organisasi profesinya. Seorang perajin atau nelayan yang berdedikasi pada profesinya, bertindak profesional dalam menjalankan pekerjaannya, akan lebih bermakna bagi masyarakat dibandingkan dokter atau pengusaha yang bekerja tidak profesional. Dalam pengertian politik pendidikan, pendidikan (di Indonesia) mestinya tidak hanya bertujuan menjadikan seseorang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan, tetapi juga menumbuhkan loyalitas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan dibangun dan dijalankan semata-mata untuk kemajuan negara dan mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Tulisan Anwar Syarbini sebagai sebuah gagasan yang coba menawarkan politik pendidikan dalam tata pemerintahan kita, tentu saja dapat dianggap merupakan sumbangan penting, meskipun sesungguhnya belum begitu jelas, bagaimana implementasi dalam dunia pendidikan kita. Demikian juga, keterjebakan Syarbini untuk memaparkan berbagai konsep pendidikan telah menyeretnya pada kelalaian membuat analisis kritis, bagaimana politik pendidikan dijalankan pemerintah selama ini. Meskipun demikian, pemerintah kiranya memang patut memikirkan adanya politik pendidikan yang jelas yang memang diarahkan untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara

Dalam tulisan Sudadio, “Pendidikan di Era Otonomi Daerah” pembicaraan mengenai “politik pendidikan” tampak lebih fokus mengingat ia membatasi diri pada pelaksanaannya dengan otonomi daerah. Dalam kaitan itu, pembicaraan Sudadio dapat lebih leluasa mengungkapkan pentingnya mutu pendidikan, termasuk pengertian, kriteria, syarat, serta alat ukur untuk membuat kualifikasi mutu pendidikan. Jadi, pada hakikatnya ia hendak menekankan, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan ketika suatu daerah mulai melaksanakan otonomi daerah. Meskipun perbicangannya cenderung konseptual dan bermain dalam tataran teoretis, setidaknya kita disuguhi berbagai pemikiran mengenai langkah-langkah teoretis, bagaimana seharusnya usaha meningkatkan mutu pendidikan.

Lalu, bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah? Tidak begitu jelas, bagaimana langkah-langkah konkret dan strategis, bagaimana operasionalisasi upaya meningkatkan mutu pendidikan di satu wilayah tertentu. Justru di situlah, kita seolah-olah “diajak” untuk juga memikirkan, bagaimana dunia pendidikan harus dibangun, bagaimana meningkatkan mutunya, dan bagaimana pula membuat semacam parameter sebagai alat ukur dalam menentukan kualifikasi sebuah institusi menyelenggarakan pendidikan.

Tulisan Muhyi Mohas dengan titik perhatian otonomi daerah, mengungkapkan sejumlah peluang yang dapat dimasuki dalam usaha membangun dunia pendidikan. Deskripsinya tentang manfaat penyelenggaraan otonomi daerah menyodorkan optimisme, bahwa desentralisasi memberi peluang yang begitu luas bagi daerah mengembangkan diri, menggali berbagai potensi, dan tentu saja mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan skala prioritas. Dengan itu, peranan pemerintah daerah menjadi sangat menentukan untuk melakukan restorasi bagi daerahnya sendiri. Tetapi, jika yang diprioritaskan hanya pembangunan fisik, maka ia akan tergelincir dan masyarakat dijerumuskan kepada pola berpikir yang mengukur segala sesuatu berdasarkan pencapaian material; konsumtif dan materistik. Maka, pembangunan pendidikan sebagai dasar, basis peningkatan kualitas SDM mestinya menjadi prioritas utama.

Muhyi Mohas ternyata melihatnya dari perspektif lain. Paling tidak, ada tiga bidang yang disoroti secara ringkas, yaitu pembangunan pendidikan, hukum dan ekonomi. Namun ketika pembicaraannya memasuki wilayah pembangunan hukum, ia seperti kehabisan napas, dan segera menutup perbincangannya tanpa ada kejelasan, bagaimana pembangunan hukum harus dilakukan. Meskipun demikian, uraiannya mengenai sejumlah peluang dan sekaligus tantangan diberlakukannya desentralisasi, cukup alasan bagi kita untuk optimis bahwa otonomi daerah (desentralisasi) akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, jika pemerintah daerah menjalankan peranan, fungsi dan tanggung jawabnya yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, tulisan Aris Suhadi, “Mazhab Sejarah, Pembentukan Hukum, dan Otonomi Daerah” seperti memaksakan diri agar pembicaraan mengenai mazhab sejarah (dalam ilmu hukum), ada hubungannya dengan otonomi daerah. Memang ada beberapa contoh kasus mengenai pengaruh mazhab sejarah dalam pembentukan hukum nasional maupun hukum adat. Tetapi contoh tersebut terkesan seperti kasusistis, dan tidak cukup representatif untuk mengatakan betapa besarnya pengaruh mazhab sejarah dalam pembentukan hukum nasional dan hukum adat (di Indonesia). Akibatnya, di satu pihak, Suhadi seperti hendak mengungkap panjang lebar mengenai ihwal mazhab sejarah dalam bidang hukum secara meyakinkan, di pihak lain, ia tidak cukup meyakinkan menyodorkan beberapa kasus sebagai bukti adanya pengaruh aliran itu dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Yang justru cukup menarik dari tulisan Aris Suhadi adalah uraiannya mengenai mazhab sejarah hukum. Menarik lantaran ia cukup mendalam membicarakannya. Sampai di situ, sesungguhnya tulisan itu menyampaikan wawasan yang relatif luas. Tetapi, kesimpulannya yang dihubungkan dengan otonomi daerah, terkesan tiba-tiba saja muncul dan seperti ada kesengajaan harus diadakan dan dikait-kaitkan begitu saja.

Dua tulisan yang berkaitan dengan muatan lokal disampaikan Yoyo Mulyana “Pengembangan Kompetensi Dasar Bahasa Daerah Banten” dan Syafrizal “Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal Sekolah Dasar”. Kedua tulisan itu tentu saja penting mengingat konteksnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika tulisan Mulyana berorientasi pada bahasa setempat (lokal) yang di banyak kasus di berbagai daerah, cenderung diabaikan, maka tulisan Syafrizal berorientasi pada upaya mengantisipasi dan sekaligus menyiapkan SDM agar berperan aktif dalam proses globalisasi.

Mengenai keberadaan bahasa daerah, bagaimanapun juga, keberadaannya harus dipertahankan mengingat fungsinya sebagai alat komunikasi lokal. Di samping itu, ia juga merupakan alat refleksi kultural. Dengan demikian, pemahaman bahasa daerah dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami kebudayaannya. Di sinilah sosialisasi kebijakan pemerintah daerah akan lebih mudah diterima masyarakat jika dilakukan melalui pendekatan kultural. Maka, melalui bahasa daerah itulah salah satu sarana yang efektif bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang akan dijalankannya. Oleh karena itu, pengajaran bahasa daerah menempati kedudukan yang cukup penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kaitan itu, perlu kiranya dipikirkan penyusunan kamus bahasa daerah Banten sebagai salah satu usaha mempertahankan bahasa daerah itu.

Bahasa Inggris sebagai muatan lokal di sekolah, di banyak daerah sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun belakangan ini. Tulisan Syafrizal sangat boleh jadi merupakan masukan yang mestinya menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.

Selain masalah muatan lokal di sekolah yang mesti dipikirkan kemanfaatannya dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, juga patut dicatat keberadaan pesantren-pesantren yang bertebaran di wilayah Banten. Tulisan Nandang Faturohman yang mencatat sebagian kecil keberadaan pesantren di wilayah Banten, boleh dikatakan memberi informasi berharga mengingat usahanya yang mencoba membuat klasifikasi antara pesantren tradisional dan pesantren modern (terpadu). Sejumlah karakteristik yang dikemukakannya menunjukkan betapa arus modernisme mulai memasuki wilayah dunia pesantren yang sebelumnya cenderung eksklusif. Bagi pemerintah daerah, keberadaan pasantren-pesantren itu sesungguhnya juga aset pendidikan, karena dari sanalah diharapkan SDM yang menjunjung tinggi moralitas dan ketakwaan, di samping kualitas yang andal, dapat dilahirkan.

Tiga tulisan berikutnya boleh jadi seperti tidak ada hubungannya dengan otonomi daerah. Tentu saja ketiganya masih ada kaitannya dengan itu, meskipun konteksnya dapat diperluas memasuki wilayah kepentingan nasional. Tulisan Wan Anwar “Pendekar Akademis di Jalan Raya Sastra Indonesia, misalnya, dapat disikapi sebagai sebuah bentuk evaluasi atas mundurnya peranan kritikus sastra di Indonesia. Meskipun ia melakukan semacam simplifikasi atas problem di tingkat fakultas (sastra) sebagai problem mata kuliah, yang seolah-olah harus melahirkan kritikus (sastra), setidak-tidaknya gagasannya dapat kita tempatkan sebagai ekspresi dari pengharapan yang begitu besar kepada institusi itu. Agak mengherankan, Wan Anwar kurang dapat mencermati pengembangan ilmu di institusi-institusi seperti itu. Di sana ada usaha untuk mengembangkan ilmu sebagai ilmu dan ilmu sebagai keterampilan yang dapat bermanfaat secara praktis.

Dikotomi yang dilakukan Anwar yang secara tegas membedakan kalangan akademis dengan praktisi, tentu saja tidak relevan mengingat wilayah dan kerangka berpikir keduanya berbeda satu sama lain. Para sarjana yang bekerja di lingkungan akademis, misalnya, “terpaksa” harus berkutat dengan cara pandang ilmiah yang sering tak sejalan dengan tuntutan masyarakat. Di sisi yang lain, kaum praktisi –yang diisitilahkan sebagai pendekar di jalan raya— tentu saja harus berpikir untuk kepentingan yang praktis mengingat sasarannya masyarakat luas. Jadi, sarjana (pendidikan) sastra, tidak harus menjadi kritikus, mengingat ia dididik untuk menjadi seseorang yang dapat berpikir kritis, komprehensif, objektif, dan argumentatif. Oleh karena itu, bolehlah ia menjadi pegawai negeri, guru, pegawai bank, wartawan, atau apapun, termasuk kritikus (sastra). Dengan begitu, profesi sebagai kritikus hanya salah satu saja. Ia ibarat sebuah sekrup dari mesin raksasa yang bernama kehidupan.

Meskipun demikian, catatan kritis yang dilakukan Wan Anwar tentu saja penting dan relevan dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Ia menyadarkan kita bahwa idealnya, seorang sarjana yang bekerja di lingkungan dunia akademis, hendaknya tidak menjadi jago kandang di lingkungannya sendiri. Ia jangan sekadar cemerlang di menara gading. Ia harus juga mampu mengaplikasikan ilmua untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, gagasan-gagasannya juga harus dapat dipahami dan diterima masyarakat luas. Setidak-tidaknya, gagasan Wan Anwar menggambarkan sebuah problem kultural yang juga terjadi di dalam dunia pendidikan kita.

Dua tulisan lainnya, “Gaya Kepemimpinan” (Romli Ardie) dan “Peranan Supervisi dalam Pendidikan” (Suherman), seperti dua tulisan yang saling melengkapi, komplementer. Romli Ardie lebih mencermati pentingnya gaya kepemimpinan dan kecerdasan emosional bagi seseorang yang diberi kepercayaan mengelola institusi pendidikan. Boleh dikatakan, Ardie seperti memberi semacam panduan yang baik, bagaimana seseorang menjadi manajer dalam institusi pendidikan. Sebuah uraian yang niscaya dapat dimanfaatkan bagi siapa pun yang ingin atau sedang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Dalam wilayah yang lebih khusus, terutama yang menyangkut bidang studi, peranan supervisi, pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan seorang pemimpin. Ia harus terus-menerus melakukan komunikasi dengan guru bidang-bidang studi agar pengajaran di dalam kelas dan kualifikasi guru menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sebuah sumbangan pemikiran yang sangat baik bagi usaha peningkatan kualitas guru dan pengajaran di sekolah.
***

Uraian ringkas mengenai ke-10 tulisan tadi, tentu saja sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan kualitas tulisan-tulisan itu sendiri. Dalam hal ini, ada banyak gagasan dan pemikiran yang dapat ditindaklanjuti, baik untuk kepentingan memberi masukan bagi pemerintah daerah, maupun untuk kepentingan pengembangan dunia pendidikan itu sendiri. Di situlah, kontribusi –meminjam istilah Wan Anwar— “pendekar akademis” tidak sekadar sebagai “jago kandang” melainkan mencoba pula menawarkannya ke wilayah yang lebih luas: masyarakat! Apapun tanggapan masyarakat, tentu saja patut diperhatikan sebagai masukan yang berharga.

Bagaimanapun juga, penerbitan buku ini, mestilah ditempatkan sebagai bagian dari perhatian pendekar akademis terhadap perkembangan sosial-politik yang terjadi di sekitarnya. Bahwa mereka “hanya dapat” menyumbangkan gagasannya, justru di situ peranan dan fungsinya sebagai pendekar akademis, intelektual yang juga ikut bertanggung jawab atas maju-mundurnya dunia pendidikan di negeri Indonesia.

Kehadiran buku ini, juga harus dipandang sebagai bentuk komunikasi –kaum intelektual—yang berkecimpung di dunia pendidikan, dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, jika kita cermati benar berbagai gagasan yang terhimpun dalam buku ini, banyak hal yang sesungguhnya menyodorkan sesuatu yang baru. Setidak-tidaknya, jika kita menganganggap berbagai tulisan itu belum memadai, maka tugas kitalah untuk memperbaiki dan menyempurnakannya lebih lanjut. Jadi, komunikasi yang ditawarkannya berupa kajian kritis atau penelitian lanjutan mengenai berbagai problem yang dapat kita tangkap dari gagasan-gagasan yang ditawarkan buku ini. Itulah salah satu bentuk komunikasi pendekar akademis dalam menawarkan gagasannya kepada masyarakat. Satu tindakan yang sungguh terpuji dan elegan!

Bojonggede, 9 Mei 2004

A. Pendahuluan
Akhir-akhir ini bangsa kita dikejutkan oleh klaim yang dilakukan oleh Malaysia berkenaan dengan sejumlah produk dan budaya yang sesungguhnya milik kita. Kita merasa tersinggung dengan ulah Malaysia tersebut. Sejumlah produk yang telah dicoba diklaim oleh Malaysia diantaranya kesenian Reog Ponorogo, Angklung,

Kuda Lumping, Lagu Rasa Sayange, dan yang paling menghebohkan Tari Pendet. Di samping itu ada sejumlah produk lain yaitu Batik, Wayang Kulit, Rendang Padang, dan Keris
Mengapa peristiwa ini terjadi? Semua barangkali sepakat karena Malaysia “dalam konteks” ini tidak punya etika, tidak punya malu, dan tidak berbudaya. Tapi problemnya adalah kalau kita menyikapi suatu permasalahan hanya melihat kelemahan dan kesalahan orang lain, apakah permasalahan tersebut akan teratasi secara tuntas? Dalam hal ini saya berpendapat “tidak” atau paling tidak “sulit”, karena kita akan mengalami kesulitan untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain. Sikap yang paling bijak dan paling mudah menurut saya adalah kita melakukan introspeksi; kita mencoba mencari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri kita, karena permasalahan yang muncul bisa jadi karena kesalahan dan kelemahan kita. Kalau kita mampu menemukan kelemahan dan menyadari kelemahan tersebut, maka sangat mungkin kita melakukan perubahan. Pola pikir seperti inilah barangkali yang dapat kita gunakan untuk menyikapi permasalahan di atas. Bisa jadi klaim yang dilakukan Malaysia atas sejumlah produk budaya kita disebabkan oleh kelemahan diri kita sendiri yang dimanfaatkan oleh mereka.
Kelemahan apa yang mungkin terjadi pada diri kita? Tentu banyak kemungkinannya, terlepas dari kelemahan yang teridentifikasi diakui sebagai kelemahan atau bukan. Tapi kalau kita mau maju tentu kita harus berani terbuka dan menerima kelemahan yang kita miliki. Dengan demikian maka kita tahu apa yang harus kita perbaiki dan dapat kita pikirkan bagaimana memperbaikinya. Salah satu yang paling mungkin penyebab peristiwa itu terjadi adalah karena selama ini kita sendiri tidak terlalu peduli dengan berbagai budaya tersebut.
Sikap acuh dan tidak terlalu peduli dengan budaya yang kita miliki yang ada pada diri kita bisa jadi merupakan hasil dari pendidikan yang kita alami selama ini. Pendidikan kita terlalu berorientasi pada penguasaan konsep, teori, atau fakta-fakta yang sering kali tidak bermakna, sehingga lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Padahal hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar anak itulah yang akan lebih bermakna (meaningfull).
Kurikulum sekolah yang digunakan selama ini yang dikembangkan secara sentralistik, bisa jadi penyebab lain terjadinya anak-anak didik kita terasing dengan lingkungan lokalnya. Kurikulum sekolah tidak memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk bereksplorasi dan bereksperimentasi mengembangkan segala sesuatu yang berada di daerahnya, termasuk berbagai budaya yang dimiliki di daerah mereka.
Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diharapkan akan mengatasi permasalahan di atas. Dengan menerapkan KTSP berarti sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya masing-masing. Permasalahannya adalah bagaimana agar kurikulum lokal ini (KTSP) dapat menghasilkan anak-anak didik yang memiliki akar budaya lokal yang kuat namun memiliki kompetensi yang tinggi untuk memasuki dan memenangkan persaingan bebas di era globalisasi.
Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mencoba menguraikan sejumlah konsep dan gagasan di bawah ini.

B. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum
Istilah kurikulum bagi kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan tentu bukanlah suatu istilah yang asing. Hampir setiap hari kita mengatakannya atau paling tidak mendengar diucapkan oleh orang lain. Hal ini tidak heran karena kurikulum adalah sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan dunia kita. Namun kalau kita coba tanya kepada beberapa orang diantara kita apa itu kurikulum, saya yakin kita akan mendapatkan pengertian, pemahaman, dan persepsi yang berbeda. Namun demikian, dari sejumlah pendapat yang ada, umumnya diantara kita memahami kurikulum adalah sebagai sebuah dokumen yang berisi daftar mata pelajaran dan menjadi rujukan dalam pelaksanakan pembelajaran.
Kalau kita merujuk ke sejumlah sumber, kata kurikulum ini memiliki banyak definisi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks; ada definisi yang merujuk pada sebuah dokumen ada juga yang mengarah pada aktivitas. Dalam Kamus Webster’s (1857), misalnya, istilah kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa untuk dapat naik kelas atau mendapat ijazah. Pengertian senada disampaikan oleh Robert Zais (1976) yang mengatakan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kedua definisi ini menekankan pada daftar mata pelajaran. Jadi apa yang disebut dengan kurikulum itu adalah deretan nama mata pelajaran bagi siswa kelas tertentu dan sekolah tertentu. Kalau kita mengatakan “kurikulum SD kelas 5″, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah nama-nama mata pelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa kelas 5 untuk bisa naik ke kelas 6. Implikasinya adalah kalau kita akan mengembangkan kurikulum, misalnya kurikulum “SD Islam Terpadu”, maka yang akan kita pikirkan dan akan kita diskusikan adalah mata-mata pelajaran apa saja yang akan kita sajikan untuk dipelajari oleh siswa kita di SD Islam Terpadu tersebut.
Pertanyaannya adalah apakah dengan hanya mempelajari sederatan mata pelajaran yang telah ditetapkan, para siswa kita dapat menjadi manusia yang kita harapkan? Dengan kata lain, apakah untuk mendidik mereka menjadi manusia yang berkualitas cukup dengan hanya “mengajarkan” sejumlah pengetahuan (konsep, teori, prinsip, prosedur) yang telah tersusun dalam sebuah disiplin ilmu yang kita tetapkan? Apakah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang selalu berkembang sudah tercakup dalam mata pelajaran yang telah kita tetapkan?
Pertanyaan-pertanyaan di atas mendorong para ahli lain memokuskan definisi kurikulumnya pada sudut pandang yang berbeda. William B. Ragan (1963), Beauchamp (1964), dan Harold B. Alberti Cs. (1965) mendefinisikan kurikulum menekankan pada aspek pengalaman dan kegiatan belajar siswa. Jadi yang mereka sebut kurikulum adalah semua pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan oleh (guru) sekolah dan dialami siswa, baik itu yang dilaksanakan di kelas, di halaman sekolah, bahkan di luar sekolah sekalipun. Bisa jadi pengalaman dan kegiatan belajar yang dialami siswa ini tidak secara langsung berhubungan dengan suatu mata pelajaran tertentu, seperti kegiatan berkemah, pramuka, kelompok ilmiah remaja, dll.
Pengertian yang sejalan dengan pendapat di atas, namun lebih fokus, adalah definisi yang dikemukakan oleh Soedijarto, karena beliau menambahkan aspek tujuan pendidikan. Artinya semua pengalaman dan kegiatan belajar yang dirancang guru tersebut dikatakan kurikulum apabila semuanya itu relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dari lembaga tersebut. Dengan mengacu pada pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh kelompok ini, maka pada saat kita bicara kurikulum, kita tidak hanya memikirkan pengalaman belajar yang sudah tersusun secara sistematis dalam bentuk mata pelajaran (disiplin ilmu tertentu), tetapi juga berbagai aktivitas lain, yang belum tercakup dalam disiplin ilmu tertentu selama aktivitas tersebut dinilai akan membantu siswa dalam menguasai tujuan pendidikan dari lembaga tersebut. Pengertian kurikulum ini relatif lebih dinamis, yang memungkinkan kurikulum itu secara cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dan iptek. Dengan kurikulum yang dinamis, memungkinkan sekolah menjadi lebih fleksibel dan dinamis, terus berkembang menyesuaikan perkembangan, yang pada akhirnya akan mengantarkan anak didiknya ke suatu kondisi yang lebih match dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Dengan kata lain, sekolah menjadi tidak statis, yang hanya menyajikan pengalaman belajar (materi pelajaran) yang “itu itu saja”; kadaluarsa.
Pengertian kurikulum yang lebih luas dan komprehensif dikemukakan oleh J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller (1973) dan Alice Miel (1945). Ketiga ahli tersebut melihat kurikulum bukan hanya berkenaan dengan mata pelajaran dan kegiatan belajar, tetapi juga menyangkut sarana prasarana, metode, waktu, sistem evaluasi, dan administrasi supervisi. Mereka memandang semua hal tersebut termasuk dalam kurikulum, karena semuanya akan mempengaruhi perkembangan siswa. Bila kita mengacu pada pendapat Trump dkk. di atas, maka pada saat kita bicara kurikulum, kita akan membicarakan seluruh aspek yang akan mempengaruhi siswa belajar, dan yang akan mengantarkan para siswa kita menguasai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian yang harus kita pikirkan bukan hanya pengalaman belajar dalam bentuk materi pelajaran saja, tetapi juga sarana dan prasarana yang diperlukan siswa dalam menguasai kompetensi, metode yang digunakan dalam proses penguasaan kompetensi, sistem evaluasi yang akan digunakan, termasuk berbagai aturan yang akan diterapkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang disebut dengan kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kurikulum sebagai sebuah dokumen yang berisi rencana pengalaman-pengalaman belajar yang akan dipelajari dan dikuasai oleh para siswa dalam rentang waktu tertentu atau disebut dengan kurikulum tertulis (written curriculum), dan kurikulum sebagai pengalaman dan kegiatan belajar yang dialami siswa secara nyata atau yang disebut dengan kurikulum nyata (real curriculum). Untuk mengembangkan kurikulum nyata diperlukan sejumlah faktor pendukung mulai dari bahan ajar, sarana prasarana, media/sumber belajar, metode, dan sistem evaluasi.

C. Prinsip Pengembangan Kurikulum
Untuk mendapatkan kurikulum yang bermakna, kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tepat. Ada sejumlah prinsip pengembangan kurikulum, diantaranya prinsip relevansi, efektivitas dan efesiensi, fleksibilitas.
1. Prinsip Relevansi
Prinsip relevansi merupakan prinsip yang paling mendasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya; kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat (dunia kerja).
Suatu kurikulum harus relevan dengan perkembangan iptek artinya suatu kurikulum harus memuat sejumlah iptek yang terbaru (up to date) sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan jaman; Suatu kurikulum harus menyajikan pengalaman-pengalaman belajar yang sedang “digandrungi”, yang sedang hangat dibicarakan. Dengan demikian wawasan, pengetahuan, dan pengalaman belajar anak menjadi selalu sesuai dengan perkembangan iptek.
Suatu kurikulum juga harus relevan dengan karakteristik siswa maksudnya adalah suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik para siswa. Apabila kurikulum tersebut dilaksanakan menjadi sebuah riil kurikulum akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak menjadi kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya.
Terakhir, kurikulum juga harus relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Artinya sebuah kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik; siswa pada saatnya dapat berkiprah dan berkompetisi dalam suatu masyarakat yang semakin kompetitif. Dalam konteks ini, paling tidak ada dua dimensi kondisi masyarakat yang harus benar-benar mendapat perhatian, pertama adalah kondisi masyarakat saat ini, dan kedua kondisi masyarakat di masa akan datang, dimana siswa akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Terkait dengan kondisi masyarakat saat ini, tuntutan relevansi ini untuk menjamin bahwa kurikulum yang dipelajari siswa akan memberi bekal kepada mereka untuk dapat hidup secara wajar dalam masyarakatnya. Siswa dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakatnya. Sementara terkait dengan kondisi masyarakat yang akan datang, kurikulum diharapkan akan memberi kemampuan dasar untuk memungkinkan siswa dapat memasuki dunia nyatanya sebagai manusia, dimana dia harus berkiprah dalam masyarakat sebagai anggota masyarakatnya secara mandiri, dan terutama mereka harus memasuki dunia kerja yang harus dilakukannya dengan baik. Untuk itu para pengembang kurikulum harus mampu memprediksi dan mendapat gambaran yang jelas tentang kondisi masyarakat di masa yang akan datang pada saat anak-anak dapat dikatakan dewasa untuk memasuki dunianya. Berdasarkan gambaran tersebut dirancang kurikulum yang memberikan kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan dalam memasuki masyarakat tersebut.
Pada kurikulum tingkat pembelajaran, Israel Scheffler mengingatkan bahwa suatu kurikulum harus memenuhi tiga jenis relevansi, yaitu relevansi epistemologis, relevansi psikologis, dan relevansi sosiologis atau moral. Suatu kurikulum dikatakan memiliki relevansi epistemologis apabila kurikulum tersebut menuntut siswa secara aktif mencari, menemukan, merumuskan sendiri pengetahuan dan pengalaman belajar yang harus dikuasainya. Kurikulum seperti ini menuntut digunakannya berbagai pendekatan yang menuntut keterlibatan siswa secara langsung, baik secara fisik maupun mental, seperti pendekatan pembelajaran active learning, CBSA, discovery inquiry learning, juga tentunya Pembelajaran Aktif, Interaktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
Suatu kurikulum dikatakan memenuhi prinsip relevansi psikologis apabila kurikulum tersebut menuntut siswa terlibat secara mental dan intelektual (berpikir). Siswa terlibat dalam memecahkan berbagai persoalan yang dibahas, tertantang untuk mengajukan pendapat dan memberi masukan atas suatu persoalan. Kurikulum seperti ini akan terjadi apabila menerapkan pendekatan yang berbasis masalah. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem based learning, adalah contoh kurikulum yang memenuhi prinsip ini.
Sementara itu, kurikulum dikatakan memiliki relevansi sosiologis atau moral, apabila isi atau pengalaman belajar yang dipelajari siswa memiliki nilai dan manfaat (meaningfull), baik sebagai bekal untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya, terutama untuk memasuki masyarakat yang sesungguhnya.
2. Efesiensi dan Efektivitas
Prinsip efesiensi dan efektivitas terkait dengan cost yang akan digunakan dan hasil yang akan dicapai dalam implementasi kurikulum. Sebuah kurikulum dikatakan memenuhi prinsip efesiensi apabila kurikulum tersebut memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak terlalu besar. Semakin sedikit/kecil waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, maka semakin efesien kurikulum tersebut. Namun penerapan prinsip ini jangan sampai mengabaikan prinsip efektivitas, karena seefesien apapun suatu kurikulum, tapi kalau tidak efektif, juga tidak ada artinya. Prinsip efektivitas terkait dengan besarnya atau banyaknya tujuan kurikulum yang dicapai. Semakin banyak tujuan pendidikan yang dicapai melalui proses pembelajaran (implementasi kurikulum), maka dikatakan kurikulum tersebut efektif.

3. Fleksibilitas
Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluwesan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel/luwes sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum tersebut dirancang. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD projector atau OHP/OHT. Namun pada saat hari H, terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan pembelajaran tetap dapat berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan.

D. KTSP Sebagai Kurikulum Lokal
Sebagaimana kita ketahui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan dengan mengacu kepada sejumlah aturan perundangan mulai dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23/2006. Sementara dilihat dari aspek politis, lahirnya KTSP didorong oleh adanya keinginan untuk memberi kebebasan kepada masing-masing wilayah bahkan sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri yang sesuai (relevan) dengan potensi, perkembangan, dan kebutuhan siswa dan lingkungannya.
Kebijakan diterapkannya KTSP juga didorong oleh adanya tuntutan yang kuat dari masyarakat untuk mendapatkan otonomi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan, yang secara otomatis termasuk di dalamnya menyangkut aspek kurikulum. Dengan kata lain, dengan KTSP telah dilakukan desentralisasi pengembangan kurikulum, yang selama ini dilakukan oleh pusat kurikulum secara sentralistik sekarang diserahkan kepada wilayah masing-masing, bahkan kepada tingkat satuan pendidikan (sekolah).
Dengan menerapkan KTSP diharapkan setiap sekolah paling tidak suatu daerah dapat benar-benar memperhatikan kondisi daerahnya masing-masing, baik kondisi lingkungan fisik, sosial, maupun budayanya. Mereka dapat melestarikan dan mengembangkan berbagai budaya daerahnya dengan memasukkannya sebagai bagian dari kurikulum, apakah itu dijadikan sebagai isi / materi yang secara khusus dipelajari dalam bentuk mata pelajaran maupun hanya sebagai sumber belajar. Sekolah dapat menjadikan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai sumber belajar yang sangat kaya, untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep disiplin ilmu tertentu, dan sekaligus mengenalkan siswa dengan lingkungannya, agar mereka tidak terasing dengang lingkungannya. Lebih jauh tentunya melalui KTSP, kita memberi bekal kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, sehingga pada akhirnya siswa dapat berkiprah dan berpartisipasi dalam melakukan pembangunan daerahnya; mereka menjadi putra daerah yang tidak perlu berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ke tempat lain (kota), karena mereka dapat bekerja di daerahnya masing-masing.
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP No. 19/2005). Artinya KTSP yang disusun oleh suatu sekolah bisa berbeda dengan KTSP sekolah lain, karena masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, KTSP bisa juga disebut sebagai kurikulum lokal. Hal ini juga ditunjukkan oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pengembangan KTSP, yang diantaranya berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya; Beragam dan terpadu; Relevan dengan kebutuhan kehidupan; dan Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

E. Perubahan Global Sebagai Acuan Pengembangan Kurikulum
Tidak bisa dipungkiri perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh kecanggihan teknologi komputer, membuat dunia terus berubah, semakin hari semakin terasa menyempit; Keadaan yang terjadi di suatu daerah dalam waktu yang hampir bersamaan bahkan dalam waktu yang bersamaan dapat diketahui dan disaksikan di daerah lainnya. Berbagai peristiwa bisa kita saksikan dengan hanya membuka komputer yang terakses dengan internet, atau sebuah blackberry dan bahkan handphone di tangan. Benar-benar dunia saat ini ada di dalam genggaman.
Dengan kondisi seperti ini maka arus informasi semakin tidak terbendung. Arus informasi terus mengalir ke sekeliling kita baik informasi yang bermanfaat maupun informasi-informasi yang menyesatkan (sampah). Dengan membanjirnya informasi ke dalam lingkungan kita, apakah kita telah memiliki kemampuan untuk membendung, memilah dan memilih, mana informasi yang berguna dan mana yang tidak berguna. Sebab apabila kita tidak memiliki benteng yang kuat, bisa jadi penetrasi budaya asing yang negatif akan dengan mudah merasuki dan merusak budaya kita yang selama ini kita banggakan.
Secara umum kondisi seperti di atas disebut dengan era globalisasi, yaitu suatu era dimana terjadi saling keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Hal di atas juga sejalan dengan pengertian globalisasi yang dikemukakan oleh Peter Drucker. Ia mengatakan bahwa globalisasi adalah sebagai zaman transformasi sosial (Wikipedia.org).
Fenomena globalisasi ini dari hari ke hari terus berkembang. Hal ini ditandai dengan:
• Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
• Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
• Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
• Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. (Wikipedia.org)
Secara lebih khusus, ciri-ciri globalisasi yang patut kita perhatikan adalah globalisasi dalam bidang budaya dan ekonomi. Globalisasi dalam bidang budaya, misalnya, ditandai dengan:
• Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
• Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
• Berkembangnya turisme dan pariwisata.
• Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
• Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
• Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA
Sementara itu menurut Tanri Abeng globalisasi dalam bidang ekonomi akan terjadi dalam bentuk:
• Globalisasi produksi
• Globalisasi pembiayaan
• Globalisasi tenaga kerja
• Globalisasi jaringan informasi
• Globalisasi Perdagangan
Mencermati karateristik era globalisasi yang telah dan akan dimasuki oleh kita dan anak-anak kita, ternyata era globalisasi tersebut memiliki kebaikan dan sekaligus keburukan. Diantara kebaikan dari era globalisasi adalah:
• Produksi global dapat ditingkatkan
• Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara
• Meluaskan pasar untuk produksi dalam negeri
• Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik
• Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
Sementara keburuhan dari era globalisasi, diantaranya adalah:
• Menghambat pertumbuhan sektor industri
• Memperburuk neraca pembayaran
• Sektor keuangan semakin tidak stabil
• Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang
Lebih khusus lagi bagi kita bangsa Indonesia, sebagai dampak dari era globalisasi ini, mau tidak-mau suka tidak-suka, kita telah menyepakati sejumlah kesepakatan berkenaan dengan globalisasi dalam bidang ekonomi, seperti APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN) . Melalui AFTA, sejak tahun 2002 lalu, kita telah memasuki era pasar bebas diantara negara-negara Asia Fasifik. Sedangkan melalui APEC negara kita akan mengikuti persaingan bebas dalam bidang ekonomi diantara negara-negara anggotanya sedunia yang akan dimulai pada tahun 2020. Dengan mengimplementasikan kedua bentuk perjanjian ini, masyarakat dan bangsa kita akan dihadapkan pada dua alternatif situasi yang berbeda, bergantung pada seberapa jauh kesiapan kita. Situasi yang pertama adalah kita akan mendapatkan pasar yang semakin luas, karena kita dapat memasarkan semua bentuk barang dan jasa kita ke seluruh negara anggota AFTA dan APEC. Kalau ini dapat diraih tentu akan memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Kondisi ini akan diraih kalau barang dan jasa yang kita hasilkan dapat bersaing dan memenangkan persaingan dengan barang dan jasa dari negara-negara pesaing kita. Tapi kalau kondisi sebaliknya yang terjadi, dimana barang dan jasa kita tidak mampu bersaing, maka jangankan bisa memperluas pasar ke negara lain, malah justru pasar domestik sendiri akan direbut oleh produk dan jasa yang datang dari luar. Itu berarti pasar kita justru semakin sempit dan sulit. Itu berarti akan berakibat pada kondisi kesejahteraan masyarakat kita pun akan terganngu.
Jadi problem kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa memenangkan persaingan di era global tersebut? Bagaimana kita dapat memanfaatkan kelebihan kondisi global itu untuk meningkatkan kesejateraan dan kejayaan masyarakat dan bangsa kita? Logika yang paling sederhana untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kita harus memenangkan persaingan diantara negara-negara AFTA dan APEC. Kita harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang inovatif dan kompetitif, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun harga. Untuk menghasilkan barang dan jasa seperti itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas . Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Ujungnya adalah kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan kita harus berkualitas, khususnya kurikulum pada dimensi nyata. Logika seperti ini yang diajukan oleh John F. Kennedy pada saat Amerika kalah dari Rusia yang berhasil meluncurkan roket Sputnik ke Luar Angkasa pada tahun 1960-an. Saat itu Kennedy mengajukan pertanyaan “apa yang terjadi dengan kelas kita? Artinya, Kennedy melihat kekalahan itu sebagai akibat dari proses pembelajaran di kelas yang bermasalah, dan ujung tombak untuk mengejar ketertinggalannya harus dimulai dari kelas.

F. Kurikulum Berbasis Lokal Berwawasan Global
Kurikulum seperti apa yang berkualitas? Sesungguhnya tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Namun secara umum sebuah kurikulum dikatakan baik apabila ia mampu memfasilitasi dan menstimulasi potensi yang dimiliki siswa agar menjadi kompetensi yang dapat digunakan untuk membangun lingkungannya di era global. Kurikulum yang mampu menghasilkan siswa yang kreatif dan inovatif, mampu mengangkat potensi diri siswa dan daerahnya menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Kurikulum yang mampu mendidik siswanya menghadapi tantangan globalisasi dan mengelolalnya sedemikian rupa sehingga menjadi peluang untuk mendapatkan manfaat yang besar dari kondisi tersebut. Ini artinya sebuah kurikulum yang baik harus memperhatikan minimal tiga aspek, yaitu potensi siswa, kondisi lingkungan lokal, dan kondisi lingkungan global.
Potensi yang dimiliki siswa merupakan modal utama dalam pendidikan. Pendidikan yang kita laksanakan sesungguhnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik menjadi kompetensi. Falsafahnya adalah siswa belajar bukan untuk menjadi orang yang serba tahu; bukan untuk menjadi kamus berjalan; bukan menjadi robot, tapi untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kurikulum yang kita kembangkan harus memberi kesempatan kepada semua siswa untuk menjadi dirinya sendiri, dan men-triger potensi mereka agar berkembang, sehingga mereka menjadi manusia yang utuh, yang berbeda dengan yang lain namun tetap memiliki kekuatan/kompetensi yang dapat diandalkan. Ingat! peradaban manusia ini berkembang karena kerja mereka yang memiliki “kelainan” dalam hidupnya; Mereka yang berani “tampil beda”.
Di samping bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi kompetensi, pendidikan juga harus mampu mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi manusia yang mampu berkiprah di dalam masyarakatnya. Untuk itu, maka setiap individu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk daerah asal dan sekitarnya, agar mereka tahu betul akan sejarah, kebutuhan, dan karakteristik daerahnya. Dalam konteks Provinsi Lampung, misalnya mereka dikenalkan dengan sejarah masih-masing kota yang ada di Provinsi Lampung, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda; Dikenalkan mengapa Provinsi Lampung dijuluki Provinsi “Sang Bumi Ruwai Jurai”, dan berbagai simbol budaya yang penuh makna dan menunjukkan kekayaan kebudayaan Lampung, seperti Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak, Lambahana atau Nuwou Sesat atau Nuwou Bantaian, Rang Ngaji atau Pok Ngajei, serta Lamban Pamanohan. Tidak kalah pentingnya mengenalkan dan melatih siswa untuk menguasai bahasa dan aksara daerah. Semua pengetahuan ini harus dijadikan sebagai bahan kajian dan sumber belajar bagi para siswa, menjadi isi kurikulum dengan tujuan di samping untuk melestarikan berbagai budaya tersebut, juga untuk menumbuhkan rasa bangga akan daerahnya yang merupakan bagian dari NKRI.
Setiap individu juga harus memiliki nilai, falsafah, norma, dan adat-istiadat yang berlaku di daerah dan sekitarnya, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lain secara harmonis. Kondisi ini penting untuk dapat membangun masyarakat menuju suatu masyarakat yang diinginkan. Falsafah Piil Pasenggiri yang luhur harus diupayakan benar-benar tertanam dalam jiwa setiap individu dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan falsafah ini akan terbangun masyarakat yang terbuka dalam pergaulan (Nengah Nyappur), terbuka tangan, murah hati dan ramah pada semua orang (Nemui Nyimah), bernama, bergelar, saling menghormati (Berjuluk Beadek), dan juga masyarakat yang suka bergotong royong dan tolong menolong (Sakai Sambayan). Sungguh nilai-nilai kehidupan yang luhur. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilain falsafah tersebut kedalam setiap jiwa para siswanya dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah setiap individu juga harus memiliki berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh daerahnya, baik keterampilan yang berhubungan dengan tuntutan pekerjaan, maupun keterampilan dalam menggunakan berbagai peralatan kesenian. Semua kondisi ini diperlukan agar setiap individu dapat berpartisipasi dan bahkan mengabdikan dirinya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
Siswa, di samping sebagai makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial. Di lihat dari sejarahnya, pendidikan formal seperti sekolah lahir karena para orang tua sudah tidak mampu lagi membekali anak-anak mereka untuk dapat hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Mereka membutuhkan bantuan orang lain (guru) yang dianggap mampu mempersiapkan anak-anak mereka melaksanakan tugasnya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Maka lahirlah institusi sekolah. Oleh karena itu fungsi itu tidak boleh diabaikan. Artinya, kita para pendidik di sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan anak didik kita agar mampu hidup dalam masyarakatnya secara harmonis dan produktif. Untuk itu maka kurikulum yang digunakan sekolah harus berorientasi kepada karakteristik lingkungan dimana anak-anak didik kita hidup, agar mereka mempelajari, memahami, dan menguasai berbagai aspek kehidupan di lingkungannya; mereka diharapkan dapat menjaga sikap dan perilakunya secara harmonis dengan lingkungannya; mereka tidak menjadi terasing dengan lingkungannya; mereka dapat memanfaatkan potensi lingkungannya menjadi kekuatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan memiliki kemampuan bersaing yang kuat menghadapi tantangan global. Dengan kata lain kurikulum harus mampu memberi pengalaman belajar dan kemampuan para siswanya untuk mengembangkan berbagai budaya daerah menjadi kekuatan ekonomi yang siap berkiprah di era global. Berbagai budaya daerah Lampung yang berpotensi untuk dikembangkan adalah budaya dalam bentuk produk, seperti: kain Sarat, kain Tapis, Topi Sulam Usus; budaya dalam bentuk kesenian, seperti Tala (Talo Balak), Tari Sembah, Sastra lisan dan tulisan; juga tidak kalah menariknya budaya kuliner dan keindahan alam (cagar budaya).
Lebih jauh setiap siswa di samping sebagai anggota masyarakat sekitarnya (lokal) juga sebagai anggota masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat global. Oleh karena itu, suatu kurikulum dikatakan berkualitas apabila kurikulum tersebut mampu mempersiapkan siswanya menjadi anggota masyarakat global yang siap bersaing. Ini artinya, kurikulum harus memberi kemampuan kepada para siswa yang diperlukan untuk dapat hidup dan bersaing di dalam era global. Pertanyaannya adalah kemampuan apa yang harus dikembangkan pada siswa untuk memasuki era global? Tentu kemampuan yang dikembangkan harus merujuk kepada karakteristik era globalisasi, diantaranya yaitu:
• kemampuan menahan penetrasi budaya negatif yang diakibatkan oleh berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, turisme dan pariwisata, dan berkembangnya mode yang berskala global, seperti film, dll. Dalam konteks ini setiap individu harus memiliki ketahanan spiritual dan ketahan budaya yang kokoh sebagai benteng dalam mencegahnya.
• kemampuan untuk memenangkan persaingan dalam bidang ekonomi sebagai akibat dari terjadinya globalisasi dalam bidang produksi, pembiayaan, jaringan informasi, dan juga perdagangan. Dalam konteks ini, di samping kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang mampu bersaing, yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menghasilkan produk dan jasa yang berbasis lokal untuk tampil sebagai produk dan jasa yang baru (inovatif). Pengembangan berbagai kerajinan yang berasal dari Sulaman Usus dan Kain Tapis adalah diantara produk lokal yang sangat inovatif dan kompetitif. Pengembangan wisata kuliner, seperti Pindang, Martabak Kentang, dan Empek-empek, serta wisata budaya dan alam yang menjadi ciri khas Lampung seperti Taman Nasional Way Kambas, sebagai Pusat Latihan Gajah.
• Kemampuan bersaing dalam memperebutkan pasar kerja, terutama pasar kerja di negara-negara anggota AFTA dan APEC. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah anak-anak didik kita yang memiliki pengetahuan, skill, dan sikap yang berskala global. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang tidak bisa diabaikan. Di samping itu penguasaan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris juga menjadi prasarat untuk dapat memperebutkan pasar kerja di negara-negara AFTA dan APEC. Sikap dan perilaku manusia modern, seperti disiplin, menghargai waktu, dan komit terhadap tugas, adalah diantara sikap yang harus dikembangkan.

G. Penutup
Tantangan di masa depan yang akan dihadapi anak-anak kita merupakan tantangan yang sangat berat. Era globalisasi yang salah satunya ditandai oleh era persaingan bebas yang ketat dalam berbagai aspek kehidupan merupakan era yang tidak bisa dihindari. Era globalisasi adalah suatu kenyataan. Era globalisasi bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi musibah. Bergantung pada kesiapan anak-anak kita dalam memasukinya.
Sekolah sebagai salah satu institusi sosial bertugas menyiapkan anak-anak didik kita untuk siap dan berkemampuan dalam memasuki era globalisasi. Kurikulum dan berbagai pengalaman belajar yang dialami anak di sekolah harus memberi bekal (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang relevan untuk bisa hidup dan sekaligus memenangkan kompetisi yang sangat ketat.
Penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan potensi daerah (lokal) merupakan salah satu kekuatan alternatif yang bisa diberikan kepada anak-anak kita dalam menghadapi era global. Karena dalam memasuki era global kita bukan hanya harus mampu menawarkan produk dan jasa yang kompetitif, tetapi yang paling penting adalah mampu menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, yang belum pernah ada dan belum dimiliki oleh pihak lain.
Oleh karena itu pengembangan kurikulum sekolah harus berbasis pada budaya daerah dengan memperhatikan karakteristik globalisasi. Kurikulum harus menjadikan potensi daerah sebagai sumber belajar dalam upaya mempertahankan eksistensi budaya tersebut juga menjadikan budaya tersebut sebagai komoditas ekonomi yang unggul.

Daftar Rujukan
Drake, Susan M., Creating Standards-Based Integrated Curriculum. California: Corwin Press, Inc., 2007

Soedijarto, Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dam Upaya Pembangunan Bangsa. Jakarta : Balai Pustaka, 1998
———, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008

Sleeter, Christine E., Un-Standardizing Curriculum, Multicultural Teaching in the Standard-Based Classroom. Teachers College, Columbia University, 2005

Ralph W. Tyler, Basic Priciples of Curriculum and Instructional. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1949

W.B. Ragan, Modern Elementary Curriculum. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1962

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung#Seni_dan_budaya

http://www.google.co.id/#hl=id&q=budaya%2Blampung&meta=&fp=fb5226a5e856d2a1

http://www.indonesiamedia.com/2005/10/early/budaya/images/lampung/tapis_raja_tunggal_alt.jpg

http://dewey.petra.ac.id/dgt_res_detail.php?knokat=3923

http://ululalbablampung.com/siswa-sdit-ulul-albab-berkunjung-ke-museum-lampung/

http://hipmala.files.wordpress.com/2008/03/lampung1.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_u8TASJZ_ta4/ShSWllvDD2I/AAAAAAAAAfY/EgKP8RZT030/s320/AKSARA+LAMPUNG.jpg

http://antoys.files.wordpress.com/2009/03/budaya0302-5lampung.jpg

http://artikel.us